Mejayan

Ruas Jalan Desa Rusak akibat Sering Dilalui Truk Pengangkut Tanah Uruk

DPMPTSP Temukan Kejanggalan Penambangan

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Indikasi tanah uruk bekas tambang galian C di Desa Blabakan, Mejayan, Kabupaten Madiun, dijadikan komoditas, menguat. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) setempat memergoki keberadaan checker di tambang yang izin operasionalnya kedaluwarsa tujuh tahun silam itu. ‘’Ada petugas yang melakukan pencatatan keluar-masuk hasil galian,’’ kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto Minggu (16/2).

DPMPTSP mengendus kejanggalan atas aktivitas pengerukan yang dimulai empat bulan lalu itu. Ditemani satpol PP dan dinas lingkungan hidup (DLH), organisasi perangkat daerah (OPD) itu mengecek lokasi. Keberadaan petugas pencatat memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli hasil galian. ‘’Kenapa harus ada pencatatan kalau tanah uruk hanya untuk keperluan desa,’’ tukasnya.

Arik menerangkan, Kepala Desa Blabakan Agus Prasetya Hadi sempat berkonsultasi dengan lembaganya perihal perlu tidaknya izin pemanfaatan lahan bekas galian. Legalitas tidak diperlukan bila material yang diambil untuk kepentingan desa. ‘’Kalau lebih dari itu (dijadikan komoditas, Red) ya jelas tidak boleh,’’ tegasnya seraya menyebut kades adalah penanggung jawab aktivitas pengerukan sisa lahan galian seluas 1,5 hektare itu.

Menyikapi temuan petugas catat, DPMPTSP memperingatkan kades agar mengurus perizinan ke Pemprov Jawa Timur. Namun, hingga kini belum ditindaklanjuti. Sebab, tidak ada penerbitan izin galian C di Desa Blabakan. ‘’Kegiatan pengerukan itu ilegal jika benar ada praktik jual-beli,’’ ujar Arik.

Sebelumnya, Agus mengaku bertanggung jawab atas pengerukan bekas galian. Kegiatan itu atas permintaan tiga pemilik lahan bekas tambang. Yakni, Marsidik, Wahyudi, dan Muswanto. Seorang di antaranya perangkat desa. Mereka beralasan ingin mereklamasi bekas galian C.

Kades membantah material yang keluar dijadikan rupiah. Tanah uruk yang keluar untuk keperluan desa. Seperti menguruk jalan, kantor desa, dan daerah terdampak banjir. (den/c1/cor)

Awasi Tambang Tak Beroperasi

SATPOL PP mendalami indikasi pengerukan rupiah atas praktik pemanfaatan bekas tambang galian C di Desa Blabakan, Mejayan, Kabupaten Madiun. Pemprov Jawa Timur juga akan diajak berkoordinasi. ‘’Akan ditindaklanjuti kalau memang hasil galian diperjualbelikan,’’ kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Danny Yudi Satriawan Minggu (16/2).

Satpol PP mendengar informasi praktik culas pemanfaatan bekas tambang dengan kepala desa Agus Prasetya Hadi sebagai penanggung jawabnya itu. Hasil pengerukan kabarnya dijadikan komoditas alias diperjualbelikan ke luar daerah.

Yang menjadi soal, wewenang daerah sebatas mengawasi. Sedangkan penindakan tanggung jawabnya pemprov. ‘’Kalau hasil galian C memang benar keluar dari lingkungan, kami koordinasikan dengan Satpol PP Jatim,’’ terangnya.

Satu unit backhoe yang biasanya beroperasi menghilang dari lokasi tambang per Jumat (13/2). Tiada lagi pemandangan hilir mudik truk pengangkut hasil kerukan. Belakangan, Agus memutuskan menghentikan aktivitas tersebut dengan alasan kegiatan itu dimonitor aparat penegak hukum (APH). Meskipun dia mengklaim tidak melanggar hukum. Pun hasil kerukan tidak dijadikan komoditas.

Lantas, apa yang diawasi ketika tambang tidak lagi beroperasi? ‘’Kami galakkan patroli untuk memastikan ada tidaknya kegiatan melenceng dari yang disampaikan pemerintah desa,’’ kata Danny. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close