Madiun

Ruang Staf Ahli SDM dan Kesra Tidak Bertuan, Notaris Perumahan Diberhentikan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Polemik antara PT Hasta Mulya Putra (HMP) dengan PT Bank Muamalat Indonesia yang melibatkan warga Rawa Bhakti Residence dan Bumi Citra Legacy menyeret nama Asni Arpan.

Mayoritas penghuni mengurus pengesahan jual beli ke notaris yang berkantor di Jalan Mastrip, Kota Madiun, tersebut. Penelusuran Jawa Pos Radar Madiun menemukan dokumen salinan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) berisi pemberhentian sementara notaris Asni Arpan. Selama dua hari wartawan koran ini berusaha mengonfirmasi perihal pemberhentian sementara serta sebab musababnya.

Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Madiun Andriono Waskito Murti tak membalas pesan permintaan sesi wawancara yang dikirimkan koran ini. Pun berulang kali panggilan tak dijawab. Tidak ingin wawancara dengan kursi kosong, koran ini mendatangi kantor Andriono yang juga menjabat staf ahli Bidang SDM dan Kesra Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. Alih-alih bertemu, ruangannya tidak bertuan. Salah satu anggota MPDN Kota Madiun yang enggan disebutkan namanya menjanjikan bakal menyampaikan pesan ke ketuanya. ‘’Semuanya harus melalui ketua, termasuk informasi untuk pemberitaan. Coba saya sampaikan,’’ katanya melalui sambungan telepon Senin (5/10).

Subadi, anggota MPDN Kota Madiun, tidak dapat memberikan keterangan detail. Dia hanya menjelaskan kewenangan pengawas itu terbatas. Pengawas menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu, pengawas berhak memberikan masukan secara objektif. ‘’Pengawas tidak punya kewenangan memvonis atau memberhentikan. Itu kewenangan Kemenkumham melalui kanwil (Jawa Timur),’’ beber Subadi.

Pakar hukum itu mengaku pernah memeriksa notaris Asni Arpan. Namun, belum dapat dipastikan apakah materinya berkaitan polemik properti ini. ‘’Saya lupa-lupa ingat,’’ imbuh dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Kota Madiun itu.

Selasa (6/10) wartawan koran ini coba mendatangi kantor notaris Asni Arpan. Di bangunan yang terlihat cukup tua itu ada beberapa karyawan sibuk dengan tumpukan kertas. Namun, Asni Arpan sedang di kediamannya di Bandung. Asni Arpan sudah jarang ke kantornya. Terakhir bertandang ke kantornya Sabtu lalu (3/10). ‘’Sudah mulai sepi sejak akhir 2019,’’ kata salah seorang karyawan kemudian memberikan kontak handphone Asni Arpan. Namun lagi-lagi panggilan telepon tak terjawab.

Salinan putusan MPPN Nomor 10/MPPN/2020 menerangkan bahwa MPPN berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas Putusan Majelis Pemeriksa Notaris (MPN) Jawa Timur Nomor 04/Pts/MPWN.Prov. Jatim/XI/2018 tanggal 7 November 2018. Menjatuhkan perkara antara PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri sebagai pelapor melawan notaris Asni Arpan sebagai terlapor. Duduk perkaranya, PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri mengadukan perbuatan notaris Asni Arpan ke MPDN Kota Madiun. Poin pokok pertama, telah dilakukan realisasi akad pembiayaan yang diberikan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri. Pun, telah diterima PT HMP dengan mengagunkan hak tanggungan 30 sertifikat di hadapan notaris Asni Arpan.

Kedua, atas realisasi akad pembiayaan dan pemberian agunan tersebut, notaris menerbitkan covernote pada tanggal yang sama. Setelah melalui pemeriksaan MPDN Kota Madiun, MPPN mengambil keputusan notaris Asni Arpan diberhentikan sementara dengan penetapan MPPN Nomor M/10/MPPN/02/2020 tertanggal 12 Februari 2020.

Informasi dari narasumber yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan mengungkapkan adanya pelanggaran kode etik. Sertifikat yang digunakan PT HMP sebagai jaminan pinjaman ke PT Bank Muamalat Indonesia itu sejatinya belum ada. Karena itu, notaris menerbitkan covernote agar kredit tetap bisa berjalan. Sebab bank hanya menyetujui permohonan kredit calon debitor dengan dasar covernote yang diterbitkan notaris tersebut. ‘’Itu yang menyebabkan kerugian bagi bank karena terjadi kredit macet,’’ jelasnya.

Pada sisi lain, ada warga yang telah melakukan akad pembelian. Hal itu yang menjadi pertanyaan publik. Apalagi mayoritas warga telah melakukan pelunasan pembayaran dengan berbagai metode. Mulai cash tempo, maupun pembiayan ke bank selain Bank Muamalat Indonesia. Pun warga tidak mengetahui sama sekali adanya ikatan kredit antara pengembang dengan PT Bank Muamalat Indonesia. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close