Madiun

Ribuan UMKM Protes Bantuan Presiden

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Sedikitnya 6 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Madiun tidak bisa legawa. Mereka protes karena permohonan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM)-nya ditolak. ‘’Banyak yang komplain ke kami dan bank (penyalur BPUM),’’ kata Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdakop-UM) Kabupaten Madiun Dwi Sulistyorini Minggu (8/11).

Dwi mengungkapkan, permohonan 6 ribu pelaku UMKM itu diblokir pemerintah pusat. Alasannya, tidak memenuhi klasifikasi penerima bantuan terdampak pandemi Covid-19 senilai Rp 2,4 juta itu. Antara lain, pemohon berstatus aparatur sipil negara (ASN), menikmati kredit bank, dan identitasnya tidak lengkap. ‘’Pemblokiran itu hasil penyaringan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, Red),’’ ujarnya.

Dalam pelaksanaan BPUM gelombang I ini, banyak terjadi kasus nomor telepon pemohon tidak aktif dan bukan milik pribadi. Disperdakop-UM mewanti-wanti kelengkapan identitas dalam pelaksanaan BPUM gelombang II. ‘’Gelombang II sudah ada sekitar 7.000 pengusul. Sebanyak 6 ribu di antaranya proses input,’’ terangnya sembari menyebut gelombang I ada 15 ribu pemohon.

Pemimpin Cabang BRI Madiun Budi Santoso mengatakan, sosialisasi ke kantor desa dan kelurahan telah dilakukan. Tujuannya mengantisipasi tidak lengkapnya syarat administrasi permohonan pelaku UMKM. ‘’Sampai saat ini, validasi dan verifikasi terus dilakukan oleh kementerian. Kalau memang memenuhi syarat, pasti dapat bantuan,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button