Bupati Menulis

Revisi UU ITE

PERHATIAN publik seolah tengah berfokus pada revisi wacana Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Wajar jika dianggap menarik karena salah satu kaitannya dengan media sosial (medsos). Dunia yang sepertinya alergi terhadap kata: pengaturan.

Peraturan bidang teknologi informasi di negara ini cukup telat dibuat. Urusan itu baru mulai diatur di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri lewat pembentukan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pembentukannya sempat dicurigai sebagai bentuk rezim represif dengan istilah Departemen Penerangan jilid II. Setelah dibentuk, kementerian itu mulai membuat kajian akademik. Sayangnya, tidak segera mendapat tanggapan dari legislatif.

Hal yang wajar karena kala itu era awal reformasi. Semuanya harus bebas. Segala hal yang merupakan inisiatif pemerintah, apalagi mengatur tentang kebebasan, bakal dicurigai. Dianggap tidak populer dan melawan arus. Padahal, kenyataannya dunia maya mendesak dibuatkan peraturan. Bayangkan, transaksi di dunia maya sudah berjalan, namun aturan yang menaungi belum ada.

Kementerian Komunikasi dan Informatika di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintensifkan penyusunan rancangan UU (RUU) ITE. Agar seimbang dan tidak menumbuhkan kecurigaan, penyusunannya bersamaan pembahasan RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), awalnya RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Bedanya, RUU ITE inisiatif pemerintah dan KMIP inisiatif DPR.

UU ITE disahkan dulu 21 April 2008. Sembilan hari berselang giliran UU KIP dengan registrasi 14/2008. Dalam perjalanannya, substansi dalam UU KIP tidak memunculkan persoalan. Sebaliknya, UU ITE penuh masalah. Paling mendasar pada pasal 27–37 yang mengatur perbuatan-perbuatan dilarang. Berdasar pasal 45 (sebelum direvisi), ancaman hukuman tindak pidana pelanggar sebagaimana dalam pasal 27 paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Alasan pengenaan ancaman hukuman berat, saat menyusun UU ITE, pemerintah ingin melindungi masyarakat dari niat jahat di era teknologi informasi. Kala itu pemerintah membayangkan imbas teknologi informasi terhadap orang tidak bersalah.

Contoh kasusnya, orang yang tidak korupsi tapi dituduh korupsi. Jika tudingan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan, yang tahu terbatas dari yang hadir. Namun, jika tudingan disampaikan di dunia maya, efeknya luar biasa.

Media sosial punya sifat persebaran yang cepat dan masif. Kalau saat ini sebutannya viral. Yang lebih menjadi perhatian adalah sifat “abadi.” Unggahan bakal terus dapat diakses siapa pun dan kapan pun. Walau yang diberitakan sudah tidak ada. Betapa ruginya.

Kasus Prita Mulyasari menjadi salah satu pemicu revisi UU ITE untuk kali pertama. Kisahnya, Prita periksa kesehatan di RS Omni Internasional, Tangerang, Banten, 7 Agustus 2008. Lima hari kemudian, dia pindah ke RS lain di Bintaro, Jakarta. Keluarga Prita meminta hasil resmi laboratorium kepada RS Omni Internasional.

Prita lantas menulis dan mengirimkan e-mail pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan RS Omni Internasional. Pesan elektronik itu kemudian beredar luas di dunia maya. Pihak rumah sakit tidak terima. Upaya damai kedua belah pihak tidak terwujud. Akhirnya, Prita ditahan dengan alasan melanggar UU ITE. Penahanan disesuaikan ketentuan ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun.

Kasus Prita menjadi trending topic. Saya masih ingat ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa penerapan UU ITE terhadap kasus Prita tidak tepat. Semestinya UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sayangnya, tuntutan terus berlanjut hingga Prita diputus bersalah oleh pengadilan. Sebelum akhirnya divonis bebas di tingkat Mahkamah Agung (MA). Kendati demikian, Prita sempat ditahan. Untuk jelas dan lengkapnya, pembaca bisa mengikuti perjalanan kasus dari berbagai sumber.

Kasus Prita memicu tekanan dari berbagai elemen untuk merevisi UU ITE. Batasan dan pasal-pasal yang dianggap karet akhirnya diubah dalam UU ITE 16/2016. Seperti pasal 27 ayat 3, ancaman hukuman pidana penjara menjadi paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Revisi yang pertama baru berjalan lima tahun. Tapi, karena banyaknya kasus di dunia maya saat ini, berbagai pihak sepakat mendorong UU ITE diamandemen untuk kali kedua. Dinamika kehidupan tentu terus berjalan. UU bukan kitab suci yang bisa berlaku selamanya. Peluang untuk diubah selalu terbuka.

Yang perlu diingat, ahli hukum Roscoe Pound mengatakan: law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat atau hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Wacana revisi kali ini momentum bagus. Posisi Indonesia dalam digital civility index 2020 cukup rendah. Adab masyarakat di dunia maya rendah karena maraknya berita bohong, penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Revisi diharapkan membuat adab bermedia sosial menjadi baik. Bukan sebaliknya, menjadikan dunia maya seperti tidak ada lagi norma. Semoga! (*/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button