AdvertorialMadiun

Resolusi Anggota DPRD Kota Madiun Tahun Anggaran 2020

Realisasi Aspirasi Warga, Kawal Pembangunan Infrastruktur

Seluruh anggota DPRD Kota Madiun periode 2019–2024 berkomitmen menjalankan fungsi lembaga secara ideal sepanjang 2020. Seperti merealisasi aspirasi konstituen, mengefektifkan peran DPRD secara checks and balance, serta maksimal dalam mengawal pembangunan infrastruktur dan fisik yang mengacu pada kepentingan masyarakat.

__________________________________

BEBERAPA agenda langsung dikebut para anggota dewan pasca pergantian tahun. Salah satu yang mendesak untuk dirampungkan adalah pembahasan sejumlah raperda. Baik yang merupakan usulan dari eksekutif maupun inisiatif dari DPRD. Di antaranya tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal. ‘’Itu yang menjadi concern kami di tahun 2020,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra Selasa (14/1).

Andi Raya (AR) pun ingin meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemkot. Misalnya, dalam penerapan APBD. Seyogianya sangat perlu evaluasi satu semester secara berkala terkait APBD.

Dia juga fokus membenahi badan internal di lingkungan DPRD Kota Madiun. Hal itu dilakukan di samping kewajiban anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat. Seperti pihaknya sudah punya tata beracara di badan kehormatan (BK). ‘’Dan, itu juga menjadi nilai tawar kami terhadap anggota dewan terkait kehadiran di kantor. Termasuk kinerja pada saat pelaksanaan rapat. Semua tercatat dan bisa menjadi bahan laporan kepada masyarakat setiap semester,’’ terang AR.

Selain itu, AR menekankan pentingnya kegiatan lembaga yang berkiblat pada kepentingan masyarakat Kota Madiun. Dengan harapan, output yang dihasilkan maksimal. ‘’Misalnya dalam setiap agenda kunjungan kerja (kunker) harus ada hasilnya. Seperti pada Kamis besok (16/1), kami akan ke Jakarta berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan Bappenas terkait realisasi pembangunan ring road timur,’’ jelas politisi PDIP tersebut.

Di samping itu, pihaknya konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Semua hasil aspirasi reses yang telah diparipurnakan tersebut selanjutnya dapat menjadi data pembangunan daerah yang berguna bagi pemkot.

Dengan begitu, pengambilan keputusan dan penentuan anggaran akan jauh lebih efektif dan efisien. ‘’Harapan kami pemkot memprioritaskan program (usulan) dari DPRD. Karena program yang kami sampaikan jelas secara langsung dari masyarakat,’’ ucap AR. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close