Advertorial

Reformasi Struktural Kunci Pemulihan Ekonomi

APEC Dorong Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

JAKARTA – Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 dinilai sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia secara komprehensif. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) ke-3 yang digelar secara virtual di Jakarta Rabu (16/6).

Pertemuan yang dipimpin Hon. David Clark, minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand, itu dihadiri perwakilan dari 21 negara anggota APEC. ‘’Forum ini bertujuan melakukan review agenda reformasi struktural APEC 2015-2020 dan mendukung agenda lima tahun ke depan,’’ ujar Airlangga.

Dia mengatakan, dalam pertemuan itu para menteri APEC telah menyepakati untuk bekerja sama dalam agenda reformasi struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi. ‘’Sekaligus mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,’’ tuturnya.

Airlangga memerinci, agenda reformasi struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, serta peningkatan kualitas dan regulasi. Juga hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy serta berimplikasi pada rendahnya daya saing dalam perdagangan dan investasi.

Dia menjelaskan, reformasi struktural menyeluruh bagi perekonomian Indonesia diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, serta lebih produktif dan berkeadilan. Pertumbuhan inklusif berkelanjutan, lanjut Airlangga, dapat dicapai melalui program-program green economy seperti hydropower, panel surya, geotermal, dan biodiesel 30 persen (B30).

Airlangga menambahkan, pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30 persen pada 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional. Selain itu, mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling, dan re-skilling.

‘’Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30 persen dan sampah plastik di laut 70 persen di tahun 2025,’’ ujarnya. (*/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button