AdvertorialNgawi

Realisasi PBB Baru 62,7 Persen, BK Usulkan Jatuh Tempo Diperpanjang

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) masih jauh dari target. Hingga jatuh tempo Rabu (30/9), dari 19 kecamatan di Ngawi baru empat yang sudah lunas. Yakni, Geneng, Karangjati, Pangkur, dan Padas.

‘’Kuncinya memang ada di kepala desa dan camat. Kalau camat mau memberi perintah, pasti berhasil. Tidak mungkin warga mangkir membayar,’’ kata Kepala Badan Keuangan (BK) Ngawi Bambang Supriadi Rabu (30/9).

Catatan BK Ngawi, hingga pukul 10.00 kemarin realisasi PBB baru sekitar Rp 15 miliar atau 62,7 persen dari angka yang ditarget tahun ini Rp 24 miliar. ‘’Pajak itu wajib dibayar. Berbeda dengan retribusi yang kaitannya dengan suatu pelayanan,’’ paparnya.

Jika tidak dibayar, lanjut Bambang, tunggakan PBB menjadi piutang yang nilainya akan terakumulasi pada surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun berikutnya. ‘’Berdasarkan penelusuran tim kami, banyak yang belum bayar PBB dengan alasan terdampak pandemi Covid-19,’’ ujarnya.

Menurut dia, alasan itu bisa diterima. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau pihak desa segera memungut dan menyetorkannya. ‘’Sesuai undang-undang, jatuh tempo PBB itu 30 September. Tapi, kami ajukan permohonan ke bupati agar diperpanjang satu bulan,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, 10 persen dari pembayaran PBB dikembalikan ke desa melalui pendapatan asli desa (PADes). ‘’Kami yakin tidak ada yang nyantol. Kalau memang sulit, nanti kami minta pimpinan untuk mendesak camat dan kepala desa segera menyelesaikannya,’’ kata Bambang. (tif/c1/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close