Advertorial

Realisasi Anggaran KPPN Madiun Melebihi Target Nasional

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pelaksanaan anggaran tahun 2021 masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir sejak pertengahan Maret tahun lalu mendera Indonesia. Untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, diharapkan penyerapan anggaran 2021 lebih baik dibandingkan 2020.

Kinerja penyaluran dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2021 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun selaku Kuasa Bendahara Umum Negara hingga semester I tahun 2021 telah menyalurkan sebesar Rp 1,92 triliun atau 48 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 3,97 triliun.

Angka realisasi tersebut merupakan belanja pemerintah pada 156 satuan kerja (satker) kementerian/lembaga (K/L) serta penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah melebihi target nasional (40 persen). Adapun jumlah pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola KPPN Madiun terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,99 triliun, belanja barang Rp 636,2 miliar, belanja modal Rp 85,1 Miliar, belanja bantuan sosial Rp 7,8 miliar, dan belanja transfer Rp 1,2 triliun.

Penyaluran dana APBN di wilayah kerja KPPN Madiun masih didominasi realisasi anggaran dari satker K/L sebesar Rp 1,39 triliun atau 51,1 persen dari total pagu K/L. Sedangkan realisasi TKDD Rp 526,8 miliar atau 42,3 persen dari total pagu TKDD. Berdasarkan komponen belanjanya, penyerapan anggaran terdiri dari belanja pegawai Rp 1,099 triliun atau 55,02 persen, belanja barang Rp275,9 miliar atau 43,38 persen, belanja modal Rp16,6 miliar atau 19,5 persen, belanja bantuan sosial Rp 3,6 miliar atau 46,21 persen, dana desa Rp 509,7 miliar atau 64,62 persen, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 17,08 miliar atau 3,75 persen dari pagu.

Penyerapan anggaran tahun 2021 di periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 2,27 persen dibandingkan 2020 (45,73 persen). Hal ini terjadi karena adanya realisasi belanja pegawai sangat tinggi (55,02 persen) lebih besar 11,68 persen dibandingkan tahun lalu (43,34 persen), yang disebabkan pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021, ditambah lagi pada Juni adanya pembayaran rapel selisih tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi guru sejak 2015. Adanya langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran seperti percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa dan percepatan pelaksanaan kegiatan, sangat mendukung peningkatan realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Sementara itu, untuk realisasi belanja transfer melalui penyaluran DAK Fisik dan DD mengalami penurunan sebesar 20,12 persen dari 62,45 persen pada 2020 menjadi 42,33 persen pada 2021. Khususnya untuk penyaluran DAK Fisik sampai saat ini belum ada kemajuan berarti (3,75 persen). Hal ini disebabkan adanya kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti beberapa pekerjaan infrastruktur masih dalam proses tender, dan beberapa barang belum muncul di e-katalog.

Untuk DD, KPPN Madiuntelah berhasil menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa sampai dengan bulan keenam sebanyak 242.717 KPM pada 899 desa di empat kabupaten, yaitu Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo.

KPPN Madiun akan terus melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan satuan kerja dan pemerintah daerah agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi anggaran pada triwulan III dan IV tahun 2021 dengan rata-rata penyerapan anggaran secara nasional mampu mencapai 95 persen. Dengan tercapainya output kegiatan diharapkan mampu menjadi multiplier effect bagi perkembangan perekonomian di daerah Madiun Raya. (fit/aan/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button