Ponorogo

Razia Disiplin Protokol Covid-19 Digencarkan

Puluhan Pelanggar Individu Didenda

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Disiplin protokol pencegahan Covid-19 terus ditegakkan. Saban hari, petugas gabungan merazia berbagai lokasi. Hingga Selasa (14/9), 31 pelanggar individu kena sanksi denda. ‘’Sebagian besar tidak mengenakan masker,’’ kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Ponorogo Suko Kartono Selasa (14/9).

Petugas rutin menggelar razia sejak dua pekan terakhir. Seiring telah ditetapkannya Perbup 109/2020 terkait penegakan disiplin protokol kesehatan. Antara lain, mengatur sanksi pelanggar protokol Covid-19. Untuk perorangan denda Rp 50 ribu, kerja sosial, dan pemblokiran atau penahanan e-KTP. ‘’Kalau pemilik atau pelaku usaha belum ada yang kena sanksi,’’ sebutnya.

Selama menggelar razia, petugas mendapati banyak pelanggaran di tempat umum yang ramai. Tak hanya di seputar kecamatan kota, tapi juga di Kauman, Balong, Jetis, Siman, Jenangan, Babadan, hingga Sukorejo. ‘’Di jalan umum, di pasar, juga di warung-warung kopi. Merata. Usia pelanggar juga bervariasi,’’ kata Suko.

E-KTP para pelanggar juga disita petugas satpol PP. Namun, sudah dikembalikan semua lantaran membayar denda di kas daerah. Razia intens demi meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19. Sebab, pandemi belum berakhir di Ponorogo. ‘’Ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dampaknya, semakin banyak yang tertib memakai masker dan jaga jarak,’’ sebutnya. (naz/c1/sat)

Uang Denda untuk Tangani Pandemi

DENDA administratif pelanggar protokol Covid-19 masuk ke kas daerah. Pendapatan dari para pelanggar akan dikembalikan lagi untuk penanganan pandemi dan kegiatan penertiban. ‘’Tidak jauh dengan penanganan Covid-19,’’ kata Sekda Ponorogo Agus Pramono Selasa (14/9).

Agus menyebut, razia penegakan disiplin protokol Covid-19 rutin digelar petugas gabungan. Terdiri satuan polisi pamong praja (satpol PP), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), kepolisian, hingga TNI. Lokasi razia diacak. ‘’Hari ini dan seterusnya, untuk menegakkan disiplin protokol pencegahan Covid-19,’’ ujarnya.

Mekanisme penindakannya, lanjut Agus, pelanggar akan diberi surat bukti. Selembar bukti dipegang pelanggar, dan dua lembar surat bukti yang sama dipegang satpol PP serta badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah (BPPKAD). ‘’Pelanggar tinggal datang ke BPPKAD untuk membayar denda. Bisa transfer antarbank untuk mengurangi kerumunan,’’ jelas Agus.

Selanjutnya, pelanggar membawa bukti pembayaran dan surat bukti pelanggaran ke satpol PP untuk mengambil e-KTP yang disita. Mekanisme tersebut telah disetujui Pemprov Jatim. Bahkan, pemkab disarankan menyusun peraturan daerah (perda) agar payung hukum lebih kuat. ‘’Tapi, karena pengesahan perda butuh waktu lama, kami ambil jalan pintas menyusun perbup. Ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada,’’ ujarnya. (naz/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close