Madiun

Rawa Bhakti Milik Tuan Tanah, Warga Terancam Rugi Dua Kali

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Sebelum dibangun perumahan, Rawa Bhakti Residence merupakan rumah joglo milik Abdul Manan. Petani sukses asal Mojorejo, Taman, yang namanya tercantum dalam setruk pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) di masa awal.

Wiwik merupakan penghuni yang kali pertama membayar pajak bumi bangunan (PBB) atas rumah yang dia tempati sejak 2016. Di awal pembayaran, nama Abdul Manan masih tercantum dalam setruk PBB. Namanya baru berganti setahun berselang. Termasuk bukti yang didapat warga lain yang mulai membayar PBB per 2017. Salah satunya, bukti pembayaran yang diterima Inan Supiyati Ariesa, penghuni lain. ‘’Saya bandingkan dengan punya Bu Wiwik yang bayar pajak pertama, tercantum nama Abdul Manan,’’ kata Inan, penghuni yang rumahnya terkena getah sengketa PT Hasta Mulya Putra (HMP) dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) itu.

Inan rutin membayarkan pajak ke negara. Dia pun tahu persis siapa pemilik tanah yang kini berdiri perumahan tersebut. Kebetulan tempat tinggalnya mepet sebelah barat dengan kompleks perumahan. Dulu lokasi tersebut merupakan rumah berarsitektur Jawa dengan ukuran besar dan halaman luas. Luasan rumah joglo itu membentang dari sisi barat perumahan hingga sisi timur. ‘’Mau masuk ke rumah ada halaman luas yang dulu tempat bermain saya dan anak-anak lain,’’ ujarnya mengenang masa kecilnya.

Sekitar 1972, Inan yang masih berusia enam tahun menjadikan halaman rumah joglo itu tempat bermainnya. Pun sering membantu Sumirah, putri pemilik rumah itu, menjemur kerupuk. Rumah gedongan itu dihuni Sumirah sendirian. Abdul Manan, ayahnya, telah meninggal. ‘’Kemudian Sumirah diboyong kakaknya karena sakit,’’ ungkapnya.

Sejak saat itu rumah joglo tersebut mangkrak. Saleh, putra tunggal yang tinggal di Jalan Salak, menjadi ahli waris. Pada 2009, seingat Inan, rumah itu dibeli Ernawan Rachman Oktavianto (direktur utama PT HMP) dari Saleh. Sebelum akhirnya didirikan unit perumahan mulai 2013. ‘’Saya awalnya nggak mau, tapi ya dibujuk terus akhirnya mau,’’ katanya.

Diperkirakan, dalam rentang waktu itu PT HMP mencari dana talangan ke PT BMI sebesar Rp 19,1 miliar. Hingga macet tak terbayar. Akhirnya, 83 objek milik PT HMP disita. Membuat warga yang sudah melunasi maupun sedang mengangsur pembayaran buntung dua kali. Tidak hanya berpotensi kehilangan uang yang selama ini mereka setorkan ke PT HMP maupun bank penanggung pembiayaan angsuran.

Jika nantinya seluruh rumah laku dengan harga taksiran minimal Rp 300 juta, maka uang yang terkumpul untuk melunasi utang Rp 24,6 miliar. Utang Rp 19,1 miliar dikembalikan ke PT BMI, sementara PT HMP mendapat kembalian sisa lelang paling sedikit Rp 5,5 miliar. Dari total objek, 12 unit telah masuk lelang yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun.

Kepala Kelurahan Mojorejo Basuki tidak tahu persis proses pembangunan perumahan di wilayahnya tersebut. Saat menakhodai kelurahan itu, seluruh unit rumah sudah jadi. Namun, Basuki mengikuti perkembangan polemik properti ini. ‘’Saya kurang tahu bagaimana prosesnya. Tapi saya coba buka data besok (hari ini, Red) di kantor,’’ kata Basuki.

Basuki prihatin kondisi warganya yang tidak tahu apa-apa harus menanggung beban sengketa. Seminggu sebelum peletakan sita pada 17 April lalu, dia sempat dipanggil Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun. Dia diminta hadir untuk menjadi saksi dan keamanan saat eksekusi sita. Proses itu tanpa pemberitahuan ke warga sebelumnya. ‘’Tidak ada penjelasan detail tentang perkara itu, apalagi instruksi meneruskan pemberitahuan ke warga,’’ ungkapnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close