AdvertorialNgawi

Rampungkan Ranperda Buru Verifikasi DPA

NGAWI, Radar Ngawi – Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, akhirnya rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang APBD Ngawi tahun 2020 secara resmi disahkan. Pengesahan itu dilakukan melalui rapat paripurna DPRD yang digelar di gedung dewan Selasa (19/11). ‘’Proses ini kami lanjutkan dengan melakukan pematangan komposisi,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Antok, sapaan akrabnya, menargetkan proses pematangan komposisi tersebut selesai dalam tiga hari ke depan. Setelah itu, pihaknya bakal mengirimkan ranperda APBD itu ke gubernur untuk dimintakan evaluasi. Dia berharap, dalam 15 hari setelah dikirim ke provinsi, ranperda itu sudah bisa dikirim lagi ke daerah. ‘’Sesuai review tahapan yang kami buat, tanggal 23 Desember nanti sudah bisa ditetapkan sebagai APBD,’’ ujarnya.

Antok berharap tahapan tersebut dapat berjalan sesuai yang ditargetkan. Bahkan lebih cepat. Sebab, waktu yang tersisa pada tahun ini dapat dimanfaatkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) maupun tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk melakukan verifikasi dokumen perencanaan anggaran (DPA). ‘’Sebenarnya kalau mereka (OPD dan TAPD, Red) tanggap, pasca pengesahan ini sudah bisa melakukan verifikasi DPA,’’ tuturnya.

Diketahui bahwa dalam sambutannya Selasa (19/11) Bupati Ngawi Budi ”Kanang” Sulistyono menyampaikan harapan proses lelang tahun depan sudah dapat dilaksanakan mulai Januari 2020. Hal itu sesuai dengan harapan Presiden Jokowi agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan maksimal. ‘’Makanya, kalau verifikasi DPA itu bisa selesai tahun ini, Januari nanti sudah tidak ada administrasi apa pun untuk menuju proses lelang itu,’’ ungkap Antok.

Meski begitu, DPRD disebutnya hanya mampu mengingatkan. Harapan bupati, menurutnya, tergantung sikap OPD maupun TAPD. Hanya saja, fungsi pengawasan bakal tetap dilakukan mulai tahun anggaran baru mendatang. ‘’Kewajiban kami setelah ini mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBD itu,’’ terangnya.

Sebelum DPRD menyetujui mengenai ranperda APBD, bupati sempat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Menurut Antok, dari semua jawaban yang disampaikan, eksekutif sudah menjelaskan semua yang menjadi pertanyaan dan saran dari fraksi. Sehingga mayoritas anggota dewan menyetujui ranperda itu disahkan menjadi peraturan daerah (perda) saat dimintai persetujuan kemarin (19/11). (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button