AdvertorialNgawi

Raihan Opini WTP Prestasi Semua OPD

NGAWI – Badan Keuangan (BK) Ngawi mengapresiasi kinerja semua organisasi perangkat daerah (OPD) atas keseriusannya dalam menyusun laporan keuangan maupun aset masing-masing selama 2018 lalu. Sebab, tanpa kerja keras dari semua OPD tersebut mustahil prestasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) mampu diraih kembali oleh Pemkab Ngawi untuk kali keenam secara berturut-turut. ‘’Jadi, (prestasi) ini bukan hanya hasil kerja Badan Keuangan, tapi peran serta semua pihak,’’ kata Kepala BK Ngawi Bambang Supriyadi.

Bambang mengungkapkan, sebagai penatausahaan daerah khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan aset, pihaknya hanya bertugas mengkonsolidasikan laporan dari masing-masing OPD. Dari laporan tersebut, Badan Keuangan lalu menyusunnya menjadi sebuah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Setelah itu, diajukan ke BPK untuk diaudit. ‘’Makanya, kalau semua (OPD) tidak mendukung, tidak mungkin predikat opini WTP ini bisa diraih,’’ ungkapnya.

Karena itu, lanjut Bambang, raihan opini WTP sangat bergantung pada kinerja semua OPD. Jika semuanya tertib dalam menyusun laporan keuangan maupun asetnya, dipastikan memudahkan penyusunan LKPD. Begitu juga sebaliknya. Selain peran OPD, Bambang menyebut aparat pengawasan internal pemerintahan (APIP) sebagai pihak yang juga sangat berperan atas diraihnya opini WTP. ‘’Intinya semua pihak, bukan hanya badan keuangan,’’ tegasnya.

Bambang menilai, kinerja OPD maupun APIP sudah sejauh ini cukup baik. Namun, untuk mempertahankan raihan opini WTP yang ketujuh tahun depan, masih perlu ditingkatkan. Juga mengenai catatan atau temuan yang harus segera diselesaikan. Mulai penataan aset, masalah kelebihan bayar, dan pengawasan keuangan desa yang harus ditingkatkan. ‘’Ke depan harus segera ditindaklanjuti, kalau tidak bisa sulit nanti untuk mencapai raihan yang sama,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan, semakin tinggi capaian yang ingin diraih, grade penilaiannya juga semakin sulit. Bambang menyebut, selama ini ada empat kriteria yang menjadi patokan BPK dalam menilai LKPD. Yakni, kesesuaian laporan dengan standar akutansi, efektifitas sistem kendali internal di Inspektorat, kecukupan pengungkapan informasi, serta kepatuan pada peraturan perundangan. ‘’Selain keempatnya harus terpenuhi, semua catatan juga harus beres,’’ tegasnya.

Bambang tidak membantah jika DPRD menilai penataan aset selama ini kurang signifikan. Menurutnya, hal itu disebabkan beberapa hal. Salah satunya faktor minimnya SDM untuk menangani masalah tersebut, selain fluktuasi aset yang selalu terjadi terutama di beberapa OPD dengan jumlah aset cukup besar. Misalnya di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. ‘’Tapi kami akan berusaha lebih maksimal kedepan untuk menyelesaikannya,’’ ungkapnya. (tif/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close