Bupati Menulis

PTSL Program Menyentuh Masyarakat

KITA sering berpikir bahwa salah satu cara mengurangi kemiskinan selalu dengan bantuan modal. Tentu pernyataan ini tidak salah. Namun menurut hemat saya juga ada cara lain tentunya untuk membantu masyarakat agar berdaya. Salah satunya menurut hemat saya seperti PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Mengapa demikian. Betapa dulu, bila seseorang akan mengurus sertifikat tanah demikian sulit dan rumit. Kondisi ini tentu bukan menjadi rahasia umum lagi. Sudah sulit dan rumit, ditambah biaya sangat mahal bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang kurang beruntung. Tentu kondisi ini sangat memberatkan.

Melihat persoalan tersebut, sebenarnya sejak jaman Orde Baru dulu, ada kesadaran untuk mempermudah cara memperoleh sertifikat. Salah satunya adalah dengan program Prona. Namun sebenarnya, program Prona sendiri sebenarnya sudah berjalan 35 tahun ketika Program PTSL mulai digulirkan. Sayangnya selama lebih dari 35 tahun tersebut bidang tanah yang kemudian berhasil mendapat sertifikat dengan program tersebut baru 44%. Melihat persoalan itulah, dan ini adalah persoalan strategis kemudian pemerintahan Jokowi-JK kemudian menggulirkan program PTSL.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara program Prona dengan PTSL. Walaupun keduanya ingin memudahkan rakyat mendapatkan sertifikat. Program Prona diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat, agar supaya bidang tanah yang dimiliki mendapat kepastian hukum. Sasaran dari Program Prona adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, dengan kriteria antara lain, pekerja dengan penghasilan tidak tetap. Diharapkan masyarakat ini dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan program ini.

Selain komponen itu, peserta Program Prona dibebaskan dari komponen biaya pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengesahan data fisik dan penerbitan sertipikat. Biaya-biaya ini sudah ditanggung oleh Pemerintah melalui DIPA APBN Kementerian Agaria dan Tata Ruang.

Sebenarnya sangat sedikit perbedaan antara program Prona dan PTSL. Untuk PTSL sendiri juga merupakan program sertifikat gratis dari BPN ke masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam PTSL ini adalah melalui desa per desa, kabupaten per kabupaten, serta kota per kota. Tidak demikian dengan program Prona. Sedang program Prona pendataan tanah sebagai penerima sertifikat dilakukan, secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten. Inilah yang membedakan program sertifikat gratis melalui Prona dengan PTSL.

Yang paling pokok, program PTSL terpusat di satu desa. Dalam Program Prona tidak demikian. Seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap. Sedangkan PTSL, seluruh tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat akan dibuatkan. Sehingga mengurangi kemungkinan untuk mendahulukan yang dianggap perlu didahulukan oleh petugas.

Karena program per desa yang belum memiliki sertifikat, dan segala pembiayaan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mekanisme sertifikasi, seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah, sampai biaya administrasi pendaftaran di seluruh cabang Indonesia dibayarkan dari APBN. Kita semua tahu, komponen ini memerlukan biaya yang cukup besar.

Langkah dengan program PTSL tersebut tentu bisa dikatakan sangat efektif. Karena target pemerintah akan mengejar 126 juta bidang tanah di tahun 2024 harus sudah bersertifikat bisa tercapai bila ada kemudahan. Target yang sudah dicanangkan tersebut tentu harus terus diupayakan realisasinya. Dan saya sebagai Bupati Magetan sangat mendukung program yang sangat baik ini. Dengan sertifikat, akan banyak manfaat yang akan diperoleh masyarakat.

Tentu, dengan sertifikat sebagai alas hak yang paling tinggi, akan menghindari dan mengurangi konflik persoalan tanah yang sering terjadi. Kita sering mendengar dan membaca betapa konflik yang terjadi sering salah satu penyebabnya persoalan hak atas tanah. Baik yang merasa haknya diserobot oleh orang yang kurang berhak. Atau persoalan lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan sertifikat bagi masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha akan dapat mempunyai akses ke lembaga keuangan yang demikian luas.

Saya kemudian jadi ingat ketika jaman Orde Baru dulu waktu belum ada program Prona dan PTSL. Ada seorang bupati yang sungguh mempunyai visi yang demikian maju. Waktu itu bupati tersebut menganggarkan dalam APBD untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanah. Tentu karena kabupaten tersebut daerah wisata dan masyarakatnya memiliki jiwa wiraswasta, kemudian peluang usaha seperti kuliner, homestay, persewaan sepeda motor dll berkembang pesat. Dari program bupati tersebut betul-betul memberikan peluang berusaha masyarakat pada ujungnya meningkatkan kesejehteraan.

Belajar dari hal tersebut, ketika saya menjabat sebagai bupati langsung berusaha menerapkan di Kabupaten Magetan. Target saya lima tahun ke depan 80% bidang tanah di Kabupaten Magetan sudah bersertifikat. Walaupun APBD dan PAD tergolong kecil kami berani mematok target tersebut. salah satu pertimbangannya, biaya adiministrasi telah ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Kecuali, yang diperuntukan untuk pengadaan 3 patok, 1 materai, dan biaya operasional ( penggandaan, angkutan, pemasangan patok dan transportasi). Bila kemudian dirasakan kekurangan patok dikarenakan luas tanah yang memerlukan patok lebih dari 3,  maka penambahan patok, dipenuhi oleh pengusul.

Hal inilah kemudian yang membuat ada perbedaan biaya antara desa sekalipun. Di Magetan sendiri bervariasi biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Namun selama saya membagi sertifikat program PTSL (sampai dengan bulan Desember 2019) hampir tidak banyak keluhan dari masyarakat yang masuk ke saya. Karena biaya tambahan telah dibicarakan oleh Pokmas yang menfasilitasi dan membantu masyarakat dalam pegurusan sertifikat dengan BPN. Malahan guna lebih meningkatkan kinerja BPN Kabupaten Magetan untuk program PTSL kemudian Pemda Magetan membantu mobil, komputer dan printer serta alat ukur.

Alhamdulillah sampai dengan saat ini, dari jumlah bidang tanah di Kabupaten Magetan 481.426 bidang, jumlah ynag telah bersertifikat mencapai 316.805 bidang atau 66%. Yang lebih menggembirakan lagi, setelah berhasilnya program PTSL jumlah hak tanggungan ada 3.479 sertifikat di lembaga keuangan. Artinya setelah bidang tanah bersertifikat terbuka untuk mengakses lembaga keuangan seperti perbankan. Dan nilai tanggungan berjumlah Rp 922.090.138.975. Tentu ini jumlah yang cukup besar untuk kabupaten dengan wilayah yang kecil seperti Magetan.

Kalau uang ini dibuat usaha tentu akan menggerakan ekonomi Kabupaten Magetan. Apalagi ditambah dengan belanja pemerintah daerah yang cerdas tentu percepatan pertumbuhan ekonomi akan cepat terdorong. Bagi saya program PTSL adalah salah satu program Jokowi yang menyentuh rakyat dan uanggul. Dan saya sepakat untuk itu. Sekaligus saya tidak heran, karena salah satunya kapasitas Menteri Agraria dan Tata Ruang Bapak Sofyan Djalil yang dulu mantan bos saya. Beliau adalah sosok yang selalu gelisah menghadapi sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan selalu ingin memperbaiki sesuatu yang mesti diperbaiki. Tak mengherankan bila beliau tetap diperlukan oleh pemerintahan Jokowi-Amin M.

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close