Madiun

PT BJMP Serang Balik Tim 9

MADUN – Konflik antara pihak juru parkir dengan PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) terus berlanjut. Kemarin (19/2), perusahaan pengelola parkir tepi jalan umum asal Kabupaten Madiun itu kembali membagikan rompi ke para jukir di Jalan Panglima Sudirman. Kegiatan itu merupakan bentuk aksi balasan pengembalian rompi ke Tim 9 DPRD Kota Madiun pada Senin lalu (18/2). ’’Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya persuasif sekaligus menciptakan situasi kondusif, menyikapi hilangnya rompi sejumlah jukir yang terdaftar di PT BJMP,’’ kata Project Manager PT BJMP Wahyu Hendrawan.

Dia mengungkapkan bahwa rompi berwarna oranye yang dipakai jukir itu merupakan aset perusahaan. Pihaknya sangat menyayangkan adanya anggota tim 9 DPRD yang memerintahkan sejumlah jukir mengembalikan rompi dan kartu tanda anggota (KTA). Menurut Wahyu, seharusnya dewan yang tergabung dalam tim 9 tidak menunjukkan sikap arogansi menyikapi permasalahan jukir. ’’Kami sebenarnya sangat berharap diundang ke dewan, soalnya kami yang punya kepentingan (pengelolaan parkir),’’ ujarnya.

Dengan diundang ke DPRD, lanjut Wahyu, pihaknya bisa memberikan penjelasan pokok permasalahannya. Sehingga, ada keberimbangan dalam menyampaikan pendapat. ’’Itu yang seharusnya dimediasi. Bukan justru sebaliknya. Saya mengatakan dewan masuk terlalu dini,’’ ungkapnya.

Pantauan Jawa Pos Radar Madiun, rompi dibagikan kepada sepuluh orang jukir yang berada di sepanjang Jalan Panglima Sudirman. Pembagian rompi berwarna oranye dan bertuliskan PT BJMP di bagian belakangnya itu dilakukan oleh koordinator perusahaan. ’’Pembagian dilakukan secara bertahap,’’ ucap Wahyu.

Hadirin, seorang jukir di Jalan Panglima Sudirman, menyatakan sebelum manajemen parkir dikelola PT BJMP, dirinya diminta menyetor Rp 35 ribu per hari ke koordinator. Namun, setelah dikelola oleh pihak ketiga, setoran hasil pendapatan parkir naik menjadi Rp 75 ribu. Dengan kebijakan tersebut, pria yang sudah bekerja sebagai jukir sejak tahun 1975 itu mengaku keberatan. ‘’Ya terlalu berat. Yang saya bawa pulang (uang hasil parkir, Red) paling tinggal Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu,’’ ungkapnya.

Sebab, menurut dia, pendapatan parkir tidak menentu. Hadirin berharap PT BJMP bisa memberikan keringanan target setoran harian. Bahkan, bila perlu setoran kembali seperti semula. ’’Paling nggak dari PT BJMP jangan terlalu menekan (jukir, Red),’’ kata Hadirin.

Di pihak lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun Ansar Rosidi mengungkapkan, pihaknya berupaya melakukan perubahan tata kelola manajemen parkir selama 15 hari ke depan. Solusinya dengan mempertemukan jukir dengan PT BJMP untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah. Termasuk berencana mengevaluasi target setoran parkir yang dipatok PT BJMP. ’’Apa keluhan jukir yang sebenarnya, kita teliti dulu,’’ kata Ansar.

Dia menjelaskan, jika ada temuan jukir yang melakukan penarikan parkir di luar titik parkir yang ditentukan, sanksi sepenuhnya diserahkan kepada PT BJMP. Dishub hanya berwenang memberikan nasihat kepada PT BJMP selaku pihak ketiga pemenang tender pengelola parkir tepi jalan umum di Kota Madiun. ‘’Satu per satu nanti akan kami mintai pendapat,’’ jelas Ansar. (her/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button