Madiun

Progres Renaksi Korsupgah Pemkot Madiun Tiga Besar di Jatim

Persempit Celah Rasuah

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Celah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Madiun melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dipersempit. Komitmen itu ditunjukkan dengan peningkatan rencana aksi kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan rasuah (korsupgah).

Hingga Kamis (5/12), berdasarkan monitoring centre for prevention (MCP) KPK, progresnya mencapai 78 persen. Dengan area intervensi meliputi perencanaan dan penganggaran APBD sekitar 84 persen, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 78 persen. Lalu, kapabilitas APIP 77 persen, manajemen ASN 96 persen, dan optimalisasi pendapatan daerah 83 persen.

Meski demikian, lembaga antirasuah itu masih menyertakan beberapa poin rekomendasi di area intervensi pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah. Sebab, progresnya baru 64 persen.

Wali Kota Madiun Maidi menilai progres rencana aksi korsupgah pemkot sudah bagus. Saat ini, pemkot berada pada urutan ketiga kota/kabupaten di Jatim yang persentasenya tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK. ‘’Jadi, tren kita sudah bagus,’’ kata Maidi.

Menurut dia, peningkatan signifikan terjadi pada rencana aksi optimalisasi pendapatan daerah. Dari sebelumnya 0 persen Juni lalu, kini jadi 83 persen. Itu diperoleh setelah bapenda melengkapi database wajib pajak (WP) serta penerapan tapping box di 90 usaha restoran, hotel, dan tempat hiburan. ‘’Kondisi itu menandakan para wajib pajak sudah sadar hukum,’’ ujar Maidi.

Dia menambahkan, program rencana aksi yang perlu ditingkatkan justru pada manajemen aset daerah. Karena masih ada beberapa aset yang belum dilegislasi. Selain itu, pengawasan dan pengendalian aset daerah masih kurang. ‘’Tahun depan pengawasan dan pengendalian aset daerah akan kami kerja samakan dengan kejaksaan,’’ terangnya.

Maidi pun meminta BPKAD membentuk tim bersama dengan BPN untuk menginventarisasi lahan tidak terpakai di Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir. ‘’Kalau ada pemiliknya kami surati agar memanfaatkan lahan itu untuk penghijauan. Kalau tidak ada jawaban, kami usulkan ke Kementerian ATR dijadikan tanah negara,’’ jelasnya.

Selain itu, sektor pengadaan barang dan jasa juga perlu evaluasi. Sebab, progresnya masih rendah. Sebagai tindak lanjut, tahun depan pemkot bakal membentuk UKPBJ independen. Di sisi lain, pengendalian dan pengawasan lelang akan ditingkatkan. ‘’Pola-pola itu sudah kita kejar,’’ ungkap Maidi.

Dia menyebut rencana aksi itu sangat butuh dukungan masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sistem transparansi. Sehingga, praktik korupsi bisa dicegah dan dapat terwujud good governance. ‘’Dengan pendampingan KPK, kami berharap bisa tahu kekurangan yang ada. Serta bisa cepat terselesaikan. Dan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,’’ pungkasnya. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button