Advertorial

PPKM Mikro 43 Daerah di Luar Pulau Jawa Diperketat

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di luar Pulau Jawa-Bali diperpanjang. Kebijakan itu berlaku mulai 6-22 Juli di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Perlu diketahui jumlah kasus aktif di enam provinsi di Jawa mencapai 239.555 kasus. Jumlah tersebut merupakan 77,28 persen dari total kasus aktif nasional sebanyak 309.999 kasus per 5 Juli. Dari data itu terdapat lima provinsi dengan jumlah di atas 10 ribu kasus. Di antaranya DKI Jakarta 91.458 kasus, Jabar 70.596 kasus, Jateng 43.110 kasus, DIY 14.166 kasus, dan Jatim sebanyak 11.885 kasus.

Sedangkan, tingkat keterisian tempat tidur (TT) atau bed occupancy ratio (BOR) di seluruh rumah sakit pada enam provinsi di Jawa lebih dari 80 persen. Bahkan, angka itu lebih tinggi dari BOR nasional sekitar 75 persen per 4 Juli. Sementara di luar Jawa terdapat tiga provinsi yang tingkat keterisian tempat tidurnya di rumah sakit tinggi. Yakni, Lampung mencapai 74 persen, Papua Barat 72 persen, dan Kalimantan Timur sekitar 71 persen.

Jika dilihat dari zonasi risiko ada enam enam provinsi di Jawa berisiko tinggi. Sedangkan, di luar Jawa terdapat 10 provinsi. Meliputi Lampung, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah.

”Kesepuluh provinsi dengan risiko tinggi di luar Jawa-Bali tersebut diukur dari parameter: tingkat BOR lebih dari 65 persen dan jumlah kasus aktif di atas 4 ribu kasus,” ungkap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Senin (5/7).

Sesuai data indikator asesmen situasi pandemi di daerah di luar Jawa terdapat 43 kabupaten/kota berada di level 4, 187 daerah level 3, dan 146 daerah level 2. ”Pengetatan dilakukan pada 43 kabupaten/kota dengan level asesmen 4 di 20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” jelas Airlangga.

Airlangga meyakinkan meskipun diterapkan PPKM Darurat (di Jawa-Bali) dan PPKM Mikro diperketat (di Luar Jawa-Bali), namun kegiatan di Sektor Esensial tetap beroperasi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran gelombang PHK kembali. “Juga terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,” ujarnya.

Sementara, selama PPKM Mikro Tahap XII juga telah diatur tentang pengaturan ibadah pada Hari Raya Idul Adha yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di SE Menteri Agama Nomor 16/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Pelaksanaan Kurban 1442 H di Luar Wilayah PPKM Darurat, yang meliputi pengaturan: (a) ketentuan Malam Takbiran dan takbir keliling Dilarang; (b) Shalat Idul Adha juga Ditiadakan bagi daerah risiko tinggi; dan (c) Pelaksanaan Kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.

Mengenai percepatan realisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda), harus didorong untuk mempercepat realisasi earmarked 8 persen DAU/DBH untuk penanganan Covid-19. Kemudian, penyaluran Dana Desa dan BLT Desa agar dipercepat dengan menggunakan KPM Tahun 2020, dengan lebih memfokuskan kepada penduduk miskin yang terdampak pandemi dan belum menerima bantuan.

“Memang yang terpenting dalam situasi sekarang adalah earmarked DAU/DBH dengan total 8 persen atau Rp35,1 triliun se-Indonesia, dan ini baru terserap 10,53 persen. Ini terbagi untuk Penanganan Covid-19, Dukungan Vaksinasi, Dukungan Kelurahan, Insentif Tenaga Kesehatan, serta Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, untuk daerah dengan Level Asesmen tinggi yakni Level 4 dapat diartikan: (1) Kasus Konfirmasi tinggi, untuk menurunkan diperlukan peningkatan Testing; (2) Jumlah Rawat Inap di RS tinggi, dapat dikurangi dengan meningkatkan TT Isolasi di RS; (3) Jumlah Kematian tinggi, dapat diturunkan dengan peningkatan Treatment.

“Yang menjadi prioritas juga adalah percepatan vaksinasi, yang saat ini untuk di luar Jawa-Bali persentasenya masih rendah di sekitar 8% – 59%, dengan Kepri yang mencapai 59% sudah divaksin dari total penduduk yang bisa divaksinasi. Ini akan terus ditingkatkan, untuk mencakup daerah lain yang masih rendah, sehingga setelah Agustus nanti bisa tercapai target vaksinasi sebanyak 2 – 2,5 juta suntikan per hari,” ucapnya.

Turut hadir dalam konferensi pers kali ini adalah Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, dan Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. (don/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button