PendidikanPonorogo

PPDB 2019: Belasan Siswa Cabut Berkas, Swasta Curigai Negeri

PONOROGO – Harga diri dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) bukan tercermin dari pemenuhan pagu siswa. Namun, bagaimana lembaga pendidikan sanggup menjalankan praktik penerimaan secara santun dan terdidik.  Di lapangan, SMA negeri dan swasta masih terkesan berebut dan saling sikut. Ditengarai, ada lobi-lobi terhadap calon siswa baru untuk membatalkan pendaftaran di sekolah swasta dan berpaling ke negeri yang pagunya belum terpenuhi.

Gelombang daftar ulang di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo baru mulai terlihat Kamis (27/6). Beberapa hari sebelumnya sepi. Padahal, sekolah berjuluk Muhipo itu mengklaim ada 300 calon peserta didik baru yang telah mendaftar. Namun, belum semuanya memberikan kepastian dengan menyerahkan berkas daftar ulang. ‘’Menggantung, entah kemana,’’ ujar Dian Aksanti, Bendahara PPDB Muhipo, kemarin.

Dari 300 calon siswa, sebut Dian, baru 180 yang menyerahkan berkas pendaftarannya. Bahkan, selama dua hari sejak Selasa (25/6) hingga Rabu (26/6), sangat sedikit siswa yang membawa kembali berkas daftar ulang. Masih ada 120 siswa yang meski sudah diterima, belum menyerahkan berkas pendaftarannya. Sekolah mengkhawatirkan terjadinya eksodus di tengah jalan. ‘’Karena dalam sehari kemarin (Rabu), sudah ada sebelas anak yang mencabut berkas pendaftarannya,’’ kata guru Bahasa Indonesia itu.

Panitia PPDB Muhipo semakin berkecil hati manakala cabdindik setempat memperpanjang PPDB offline bagi sekolah negeri yang belum memenuhi pagu. Kendati kebijakan itu dibatalkan, belasan siswa telanjur mencabut berkas pendaftarannya. ‘’Ada yang beralasan, dihubungi guru salah satu SMAN untuk mendaftar kembali di sana. Meskipun saat PPDB online tidak diterima,’’ bebernya.

Tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, sekolah swasta selalu dinomorduakan dan menjadi lembaga pendidikan paling dirugikan. Terlebih, SMA negeri cenderung menggelar rombongan belajar (rombel) dalam jumlah besar. Begitu pula Madrasah Aliyah (MA). Jika benar, lobi-lobi yang dilancarkan sekolah negeri melukai perasaan. ‘’Harapan saya, cabdindik bisa tegas. Kalau ingin zonasi ini baik, ya terapkanlah aturan dengan tegas. Bagaimana pun, sekolah swasta juga bagian dari penyelenggara pendidikan yang membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa,’’ tutur Dian.

Ikhwanul Abrori, Kepala SMA Bakti Ponorogo juga kecewa. Upaya lobi yang dilancarkan sekolah negeri ke sejumlah siswa baru di SMA swasta disebutnya tidak mencerminkan etika yang baik. Bahkan dia menduga, lobi semacam itu tak hanya di Muhipo. ‘’Sampai menelepon siswa dan membujuk mereka untuk mencabut pendaftaran di sekolah swasta ini ugal-ugalan. Di SMA Bakti dan SMA Immersion, siswa juga mencabut berkas pendaftaran,’’ sebutnya. (naz/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button