AdvertorialPonorogo

Porsi Besar Belanja Tidak Langsung, Maksimalkan Bantuan dan Hibah

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Belanja tidak langsung mendapat porsi besar dalam R-APBD tahun depan. Itu terlihat dari nota R-APBD 2020 yang disampaikan Wabup Soedjarno kepada DPRD kemarin (15/10). Dalam rapat paripurna itu, Soedjarno menyebut setidaknya 72,27 persen anggaran tahun depan akan digunakan untuk belanja aparatur serta berbagai bantuan dan hibah. ‘’Total belanja mencapai Rp 2,19 triliun,’’ ungkap Soedjarno saat membacakan nota R-APBD itu di hadapan wakil rakyat Selasa (15/10).

Kekuatan anggaran tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 2,17 triliun. Berasal dari berbagi pos pendapatan. Di sisi lain, belanja menyedot Rp 2,19 triliun, dengan perincian Rp 1,58 triliun untuk belanja tidak langsung (72,27 persen) dan belanja langsung sebanyak Rp 608 miliar (27,73 persen). Wabup memerinci belanja tidak langsung tersebut. Paling banyak rupanya untuk belanja pegawai yang memakan anggaran tak kurang dari Rp 986 miliar. ‘’Porsi belanja paling banyak untuk belanja tidak langsung,’’ ujarnya.

Dalam pos belanja tidak langsung, Soedjarno juga menjabarkan berbagai belanja lain. Meliputi belanja bantuan keuangan (BK) Rp 460 miliar, hibah Rp 102 miliar, bantuan sosial (bansos) Rp 21 miliar, bagi hasil Rp 9 miliar, hingga belanja tak terduga Rp 5 miliar. Sementara, belanja langsung hanya memakan porsi Rp 608 miliar, atau 27,73 persen dari total belanja daerah. Terbesar untuk belanja barang dan jasa sebanyak Rp 347 miliar, belanja modal Rp 204 miliar, dan belanja pegawai Rp 56,4 miliar.

Adanya defisit antara belanja dan pendapatan, kata wabup, akan ditutup menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 20,3 miliar. Soedjarno tak menampik bahwa belanja tidak langsung memakan porsi begitu besar. Termasuk untuk belanja aparatur. Meski demikian, dia meminta masyarakat mengerti. ‘’Dalam belanja tidak langsung, juga ada alokasi untuk publik. Di antaranya hibah, bansos, termasuk BK yang juga untuk desa serta belanja tak terduga,’’ sebut wabup.

Ketua DPRD Sunarto menyebut, ada alasan di balik porsi belanja tidak langsung yang begitu besar. Yakni, keharusan membiayai beberapa pengeluaran kakap sekaligus. Di antaranya, hibah dana pilkada yang menyedot sekitar Rp 55 miliar, penerapan tunjangan kinerja untuk PNS yang mencapai Rp 50 miliar, hingga penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa yang minimal memakan Rp 34 miliar. ‘’Tapi, dalam belanja tidak langsung, juga ada komponen belanja untuk masyarakat. Hibah, bansos, BK, itu di sana. Belum termasuk belanja langsung yang porsinya Rp 608 miliar,’’ urainya. (naz/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button