Ponorogo

Polemik Pendirian Gereja Bethany Ditengahi Kemenag Ponorogo

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Mediasi antara jemaat Bethany dengan warga di Jalan Thamrin ditengahi oleh Kemenag Ponorogo. Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag Ponorogo Syaikhudin Nasir yang ikut hadir sengaja menjelaskan sejumlah syarat pendirian tempat ibadah.

Dia merujuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. ‘’Persyaratan khusus yang harus dipenuhi adalah pengguna rumah ibadah minimal 90 orang dan mendapat persetujuan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang,’’ tegas Syaikhudin Nasir, Jumat (11/6).

Pun, persyaratan khusus itu wajib disahkan pejabat setempat. Mulai lurah, rekomendasi kepala kantor Kemenag, hingga forum kerukunan umat beragama (FKUB). Kata Syaikhudin Nasir, jika semua syarat mendirikan rumah ibadah di suatu daerah sudah terpenuhi, maka tidak boleh ada pihak yang keberatan. Sebaliknya, bila belum memenuhi syarat, tidak boleh memaksakan diri.

Melalui mediasi yang diprakarsai Muspika Ponorogo itu, masing-masing pihak akhirnya bersedia melepas spanduk dan papan sekretariat. Kapolsek Kota AKP Haryokusbintoro menegaskan bahwa persoalan rencana pendirian tempat ibadah itu sudah selesai. ‘’Ini masalah sensitif, semua pihak seharusnya menahan diri,’’ ujarnya. (mg7/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button