Magetan

Plaosan Berpredikat Kawasan Kumuh

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Kawasan kumuh masih menjadi problem yang belum terselesaikan oleh Pemkab Magetan. Karena pengentasan masalah tersebut dinilai membutuhkan waktu lama. Misalnya saat agenda konsultasi publik beberapa waktu lalu.

Sejumlah kepala desa dan lurah di wilayah Plaosan mendesak pemkab untuk mempercepat penataan kawasan kumuh. Mulai soal pengelolaan sampah terpadu hingga limbah peternakan.

Kasi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan Wiwik Sumariyati mengatakan, persoalan itu muncul lantaran keberadaan sejumlah kandang ayam yang berdekatan dengan permukiman warga. Bahkan, beberapa di antaranya terdapat di pinggir jalan. ‘’Sebisa mungkin penataannya harus dikaji kembali. Jadi, setelah kami mendapat masukan akan disurvei bersama konsultan,’’ kata Wiwik Kamis (23/1).

Persoalan limbah sapi juga menjadi keluhan masyarakat saat kegiatan konsultasi publik tersebut. Wiwik menyebut, sebenarnya sudah ada biogas sebagai alat bantu pengelolaan limbah. Namun, belakangan pengakuan dari warga alat tersebut sudah rusak. ‘’Tentu ini (penataan kawasan kumuh, Red) perlu koordinasi lebih mendalam dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain,’’ ujar Wiwik.

Masukan lainnya soal rencana penataan kawasan Telaga Sarangan. Saat ini banyak wisma dan hotel kelas melati tumbuh subur di objek wisata tersebut. Kondisi itu dianggap tidak sesuai dengan cluster.

Beruntung rencana penataan kawasan Telaga Sarangan masuk dalam prioritas pembangunan nasional 2020–2024. Dia berharap kucuran dana segar sebesar Rp 100 miliar dari pemerintah pusat tersebut bisa untuk pengembangan telaga. ‘’Dalam hal ini kami akan berkoordinasi dengan disparbud. Karena mereka sudah punya masterplan untuk pembangunan di Telaga Sarangan. Sehingga, nanti tinggal disinkronkan,’’ terangnya.

Masukan lainnya, lanjut Wiwik, soal akses infrastruktur alternatif menuju Plaosan. Seperti usulan pelebaran ruas jalan di Nitikan. Pelebaran diharapkan bisa memecah kepadatan arus lalu lintas kendaraan saat liburan. ‘’Dengan banyaknya usulan ini, ke depan kami berhati-hati dalam melakukan pemetaan untuk menyusun perda (penataan kawasan kumuh),’’ jelas Wiwik. (fat/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close