Madiun

Piutang Pemkot Madiun Tembus Rp 45,5 M

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Daftar piutang daerah dari tahun ke tahun terus membengkak. Penambahannya pun tidak sedikit. Dalam APBD 2019, piutang daerah tercatat Rp 45,5 miliar. Data itu terhitung per 31 Desember 2019 sebagai dasar penyusunan APBD. Nilai tersebut melonjak tajam dari tahun sebelumnya. Pada 2018, piutang daerah berada di angka Rp 32,5 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yhusianto mengatakan kondisi tersebut tentu harus segera dicarikan jalan keluar. Jika tidak, kondisi itu akan membebani APBD. ‘’Pemkot harus mengambil langkah strategis untuk menekan angka piutang daerah,’’ katanya, Senin (2/11).

Seperti diketahui, piutang daerah paling tinggi berasal dari piutang lain-lain. Nilainya mencapai Rp 32,3 miliar. Dari jumlah tersebut, piutang klaim BLUD yang paling banyak. Yakni, berkisar Rp 29,07 miliar. Kemudian ada piutang pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp 7,65 miliar.

Wali Kota Madiun Maidi memastikan piutang daerah tersebut tetap ditagih sesuai dengan semestinya. Sehingga, tidak ada wacana penghapusan piutang. Tapi, pemkot memberikan keringanan waktu bagi wajib pajak untuk melunasi tanggungan itu. Misalnya soal pembayaran PBB. ‘’Ini tidak bisa dihapuskan. Sekalipun yang membayar (piutang) PBB banyak, harus dibayar lah. Tapi, memang ada yang meminta ditunda karena saat ini usaha masih kembang kempir karena pandemi Covid-19,’’ terangnya.

Sementara soal piutang macet, Maidi masih akan memilahnya. Dari situ nanti dapat diidentifikasi persoalannya seperti apa. ‘’PBB tidak bisa dihapus. Karena memang itu sudah aturan dari pusat. Memang harus dibayar, tapi masih menunggu kapan wajib pajak sanggup membayar,’’ ujar mantan Sekda Kota Madiun tersebut. (her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button