Mejayan

Piutang PBB-P2 Kabupaten Madiun Nunggak Rp 9,8 M

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Dewan meradang bersamaan rapat dengar pendapat (RDP) dengan badan pendapatan daerah (bapenda) dan inspektorat pemkab setempat. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi topik pembahasan panas.

Buktinya, RDP digelar tertutup dan berlangsung dua jam. ‘’Tujuan RDP ini mencari tahu duduk permasalahan tunggakan PBB-P2 dan mencari solusinya,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Budi Wahyono, Rabu (7/4).

Tercatat piutang PBB-P2 mencapai Rp 9,8 miliar. RDP tersebut mencoba menelisik inti permasalahannya. Budi menyebut ada masalah kompleks di lapangan. Contoh, ada hasil penarikan pajak dibawa petugas pemungut yang sudah wafat. Pun tetap tercatat sebagai piutang. ‘’Secara prinsip, pajak itu sudah diatur dengan jelas,’’ ujarnya.
Apalagi, piutang PBB-P2 itu kumulatif sejak 2015 sampai 2020. Tersebar di beberapa desa. Sehingga, aparat penegak hukum (APH) bergerak menguliknya. Namun, Budi menegaskan bahwa permasalahan tidak dapat digeneralisasi. ‘’Terkait yang berhubungan dengan APH, secara klasifikasi kalau memang bukti hukumnya mendukung ya diproses,’’ tuturnya. (den/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
               
         
close