Mejayan

Pipa Rusunawa Bocor, DPKP Nilai Wajar

MADIUN – Puluhan kepala keluarga (KK) mulai tidak nyaman menempati Rusunawa Kaligunting. Sebab, saluran pipa yang melewati sejumlah kamar diketahui bocor. Celakanya lagi, pemkab mengisyaratkan perbaikan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. ‘’Kami tidak punya anggaran perbaikan,’’ kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Madiun Hekso Setyo Rahardjo, Rabu (22/8).

Hekso mengakui banyak penghuni yang mengeluhkan tembok atas kamarnya meneteskan air. Hasil pengecekan, rembesan tersebut disebabkan kebocoran pada pipa pendistribusian. Namun, dia menilai kerusakan tersebut wajar lantaran pembenahan gedung yang dibangun pemerintah pusat delapan tahun silam itu tidak menyeluruh.

Dia belum mengetahui berapa jumlah pasti titik kerusakan di bangunan empat lantai tersebut. Pihaknya tengah mendata mulai lantai bawah hingga atas. ‘’Kalau tidak segera diperbaiki dampaknya kan bisa merusak tembok kamar,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Hekso sedang harap-harap cemas dengan keputusan pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK). Sebab, tambahan untuk dana rehabilitasi instalasi diusulkan dalam rancangan tersebut. Nah, informasinya, perbaikan pipa tidak diakomodasi di PAK, melainkan APBD 2019.

Namun, opsi tersebut tidak serta merta membuatnya puas. Pasalnya, lembaganya tetap membutuhkan duit untuk keperluan menyewa konsultan perencanaan perbaikannya. ‘’Ya, bisa tahun depan, tapi kan perencanaannya dilakukan tahun ini. Nah, dananya dari mana?’’ tanyanya balik.

Hekso menyebut, kalkulasi perbaikan saluran pipa membutuhkan dana sekitar Rp 200 juta. Bujet ratusan juta itu untuk pemasangan instalasi pipa air baru. Pipa yang lama dirasa tidak mungkin untuk diperbaiki. Otomatis harus ada pembongkaran tembok kamar penghuni yang mengalami kerusakan pipa. Rehabilitasi pipa, kata dia, sebetulnya sempat dilakukan tahun lalu. Namun, sangat terbatas dengan menyasar perbaikan pada pipa yang berkarat. ‘’Tidak menyentuh instalasinya,’’ katanya.

DPKP menilai bujet perbaikan Rp 200 juta sangat besar. Pasalnya, dana operasional tahun ini hanya Rp 160 juta. Anggaran itu dialokasikan keperluan pemeliharaan yang kompleks seperti upah petugas kebersihan, biaya air penyiraman taman, dan listrik di lingkungan. Tidak ada pos kebutuhan perbaikan yang sifatnya mendesak. ‘”Dana memang terbatas,’’ aku Hekso.

OPD itu juga tidak bisa menggunakan biaya sewa 68 penghuni dari 89 kamar. Selain karena langsung ditransfer ke kas daerah (kasda), besarannya bila dikumpulkan tidak mencukupi. Sebab, tarikan berkisar Rp  110 ribu sampai Rp 125 ribu per bulan tergantung di lantai mana penghuninya tinggal. ‘’Itu pun masih banyak yang molor,’’ imbuh pejabat yang purnatugas November mendatang itu. (cor/c1/isd)

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close