Mejayan

Pilkades Tak Digelar, Anggaran Rp 7 M Bakal Muspro

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pos anggaran sekitar Rp 7 miliar APBD 2021 Kabupaten Madiun terancam ngendon di kas daerah (kasda). Itu terjadi jika pemilihan kepala desa (pilkades) serentak batal digelar tahun ini. ‘’Soal anggaran pilkades, sebenarnya sudah disiapkan sejak awal tahun,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono, Jumat (20/8).

Diketahui, sesuai surat Mendagri 141/4251/SJ, tahapan pilkades serentak ditunda dua bulan sampai Oktober mendatang. Mestinya tahapan bisa dimulai Agustus ini. Namun, belum dapat dilaksanakan seiring surat dari pemerintah pusat itu. ‘’Berbagai persiapan sudah dilakukan. Mulai landasan hukum sampai anggarannya,’’ ujarnya.

Joko mengungkapkan, ada 142 desa di Kabupaten Madiun yang melaksanakan pilkades serentak tahun ini. Plus satu desa, karena Kadesnya wafat di tengah masa jabatan. Sehingga, menjadi 143 desa. Untuk men-support pilkades serentak itu, Pemkab Madiun menggelontor anggaran. ‘’Kami beri bantuan keuangan sekitar Rp 50 juta sampai Rp 70 juta per desa untuk pilkades dari APBD. Kemudian, ditopang APBDes masing-masing desa,’’ urainya. (den/c1/sat/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button