Madiun

Pilkades di Tengah Pandemi, Akademisi Sebut Potensi Money Politics Tinggi

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah mengizinkan daerah dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) 1, 2 dan 3 menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini. Namun, Bupati Madiun Ahmad Dawami belum mengambil keputusan.

Meski belum fixed, kalangan akademisi mewanti-wanti semua pihak terkait untuk mewaspadai pesta demokrasi tingkat desa di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Khususnya, praktik money politics atau politik uang. ‘’Potensi money politics akan tinggi,’’ kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Merdeka (Unmer) Madiun Nunik Hariyani, Selasa (12/10).

Nunik mengungkapkan, potensi itu dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya, kondisi masyarakat yang tidak normal lantaran dampak pagebluk korona. Terlebih dari aspek ekonomi saat ini yang mengkis-mengkis. Sehingga, bakal menjadi celah besar praktik money politics. ‘’Siapa yang tidak mau duit saat situasi sulit seperti sekarang ini?’’ tanyanya balik.

Besar kemungkinan politik uang bakal dijadikan jalan pintas bagi mereka yang ingin menduduki jabatan Kades. Pun, berdasarkan tahapan pilkades yang lebih singkat. Normalnya tahapan perlu waktu enam bulan, tahun ini kurang dari tiga bulan. ‘’Masyarakat harus paham dan sadar politik. Lebih-lebih waktunya mepet. Tentu berpengaruh terhadap budaya politik desa,’’ ujarnya. (den/c1/sat/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button