MadiunPolitik

Persaingan Perolehan Suara di Dapil Taman Paling Sengit

MADIUN – Tahapan rekapitulasi suara di tingkat PPK sudah berakhir. Rangkaian kegiatan itu dipungkasi oleh PPK Taman setelah mereka merampungkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dua daerah pemilihan (dapil) sekaligus.

Hasilnya, wajah-wajah baru mendominasi. Seperti di dapil Taman A ada F Bagus Panuntun dari PSI, Agus Wiyono (PKB), Sutardi (PDIP) dan Sugeng (Demokrat). Sedangkan, di dapil Taman B ada Dodik Danang Setiawan (PDIP) dan Suyarto (PKB).

Sisanya, merupakan wajah-wajah lawas atau dewan petahana. Misalnya, Armaya (Perindo) yang sebelumnya merupakan kader Demokrat saat duduk di kursi DPRD Kota Madiun periode 2014–2019. Serta Yuliana (Perindo), Djoko Wahardi (Demokrat), Rina Haryati, Handoko Budi Setyo (Gerindra), Subyantara (PAN) dan Winarko (Golkar).

Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko menyatakan, proses rekapitulasi di PPK Taman dianggap paling melelahkan. Karena sempat beberapa kali dilakukan penghitungan ulang. Tapi, dia mengaku bersyukur rapat pleno kemarin berjalan lancar. ’’Kalau seandainya ada partai politik (parpol) yang merasa keberatan dengan hasil pemilu 2019, bisa menempuh gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah KPU melakukan penetapan nantinya,’’ katanya kepada Radar Madiun.

Diakuinya, pada penyelenggaraan pemilu 2019 terjadi persaingan ketat antarcaleg dalam memperebutkan kursi parlemen. Karena hanya terpaut selisih suara yang tipis. Namun demikian, dia berharap kelegawaan dari seluruh caleg untuk menerima hasil pemilu 2019 sesuai dengan yang ditetapkan. ’’Jadilah pemenang yang bermartabat, dan sikapilah kekalahan dengan terhormat,’’ ungkap Kokok HP.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Madiun Sasongko menyatakan dengan berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat PPK, selanjutnya seluruh kotak suara bakal digeser ke Wisma Haji dan kantor KPU. ’’Yang dikirim ke KPU berisi tentang rekapitulasi suara,’’ katanya.

Setelah tahapan rekapitulasi di tingkat PPK rampung, parpol giliran disibukkan dengan penyelesaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Sebab, apabila terlambat, akan ada sanksi yang menanti mereka. ’’Rencananya, hari ini (kemarin, Red) PAN mau mengirimkan LPPDK,’’ katanya.

Komisioner KPU Kota Madiun Sukamto menambahkan, potensi pelanggaran paling riskan pada tahap ini. Sebab, bila caleg maupun peserta pemilu tersebut dinyatakan terpilih, namun tidak menyampaikan LPPDK, maka dia terancam tidak akan dilantik. ’’Nanti parpol yang bertanggung jawab mengirimkan laporan ke KPU,’’ katanya.

Selanjutnya, data laporan dari parpol itu nanti akan dibandingkan antara angka yang dilaporkan dengan fakta di lapangan. Hal ini terkait tentang jumlah kegiatan kampanye, bahan kampanye dan alat peraga yang dicetak, termasuk yang terpasang.

Sesuai jadwal, batas akhir pengiriman LPPDK maksimal pada 1 Mei 2019. Meski masih ada waktu sekitar satu pekan, namun parpol tidak boleh meremehkan hal ini. Sebab, bila terlambat bisa berdampak fatal. ‘’Caleg yang terpilih tidak akan ditetapkan,’’ terang Sukamto. (her/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button