Madiun

Perputaran Roda Ekonomi Tersendat

Terjadi Kontraksi Hebat jika PPKM Darurat Diperpanjang

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Inilah salah satu dampak jika masyarakat abai protokol kesehatan (prokes). Mau tidak mau objek vital perekonomian seperti pusat perbelanjaan dan mal harus tutup. Sesuai pola pemerintah dalam penanganan Covid-19, Kota Madiun saat ini  masuk kategori level empat.

Itu sebagaimana termaktub dalam turunan Inmendagri tentang PPKM Darurat, yakni Instruksi Wali Kota Madiun (Inwal) 15/2021 tentang PPKM Darurat. Kegiatan pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup sementara. Kecuali restoran, supermarket, dan pasar swalayan boleh buka maksimal sampai pukul 20.00.

Plaza Madiun, misalnya. Mulai memberlakukan kebijakan itu per 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Hanya Hypermart, satu-satunya tenant  yang dibuka dengan pembatasan 25 persen kapasitas jumlah pengunjung. ‘’Selain itu (Hypermart, Red) tutup total,’’ kata Marketing Communication Manager Plaza Madiun Aan Tri Ayuni Minggu (4/7).

Puluhan tenant lain termasuk Matahari Dept Store tutup total dan hanya melayani online. Dampaknya, para karyawan mengikuti kebijakan manajemen masing-masing. Ada yang libur sementara, piket, hingga pembagian jadwal.

Aan menyebut, penutupan merupakan step kedua setelah kebijakan sempat diberlakukan pada masa awal pandemi tahun lalu. ‘’Ditanya berat, ya berat. Kalau nggak dapat kerja nggak dapat income. Tapi, ini yang harus dilakukan dan kami patuhi pemerintah demi memutus mata rantai sebaran Covid-19,’’ ujarnya.

Kondisi serupa juga terlihat di mal lain di Jalan Pahlawan. Plaza Lawu sepi dua hari belakangan. Mall Manager Plaza Lawu Andreas Nugraha mengatakan bahwa seluruh tenant tutup kecuali food and beverage. Dua tenant (jaringan nasional) dan 10 tenant (UMKM) hanya diizinkan take away atau dibungkus. ‘’Tidak ada tempat duduk. Jadi, kalau makan di tempat tidak dilayani,’’ kata Andreas.

Total 48 tenant di Plaza Lawu tutup total. Tidak terkecuali Ramayana Dept Store. Sedikitnya 300 pekerja yang mengais rezeki di pusat perbelanjaan itu harus mengikuti aturan main sesuai kebijakan manajemen masing-masing. ‘’Harapan kami kesadaran masyarakat lebih ditingkatkan. Ini lho dampaknya jika kita kendur prokes,’’ ucapnya.

Suncity Mall Madiun, pusat perbelanjaan lain, turut mengubah jam operasional. Tenant yang beropreasi hanya supermarket, pharmacy, dan food and beverage (take away and delivery). Buka pukul 10.00 hingga 20.00 dengan pembatasan pengunjung 50 persen. Sementara 80 persen dari total 90 tenant tutup total selama PPKM darurat. ‘’Kami ikuti, patuh pada pemerintah pusat maupun daerah,’’ ujar Event Promo Suncity Mall Madiun Nur Cholis.

Dampaknya, 80 persen karyawan di seluruh tenant turut ”libur” alias off sementara. Dua hari PPKM darurat per Minggu (4/7) berdampak pada anjloknya jumlah pengunjung hingga empat kali lipat. Dari rata-rata harian pengunjung 3.000-4.000 per hari, tinggal 1.000 pengunjung. ‘’Pembatasan kapasitas kami lakukan, prokes kami disiplinkan,’’ tuturnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Aglis Andhita Hatmawan menilai penutupan objek vital seperti mal berdampak terhadap ekonomi. Diperkirakan bakal terkontraksi hebat. Para pengusaha harus mengeluarkan biaya operasional untuk bertahan. Apalagi, tenant-tenant  yang omzetnya anjlok. ‘’Tenant harus bayar sewa ke mal, mal bayar pajak ke pemerintah, ini beban berat,’’ kata dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun (Unipma) itu.

Menurut Aglis, hingga 18 hari ke depan para pengusaha masih cukup bisa bertahan. Apa pun caranya, seperti beralih ke digital atau online serta inovasi lainnya yang memungkinkan konsumen tak perlu tatap muka atau datang ke lokasi. ‘’Selama 18 hari ke depan kemungkinan masih bisa bertahan meski berat. Tapi, kalau diperpanjang lagi, gelombang PHK diperkirakan terjadi dan ekonomi terkontraksi hebat,’’ bebernya.

Dia menambahkan, sektor retail seperti pedagang kaki lima (PKL) tak kalah terdampak. Apalagi mereka yang biasa buka pukul 17.00 dan harus tutup pukul 20.00. Menurut Aglis, itu berdampak pada penurunan pendapatan. ‘’Yang biasa buka sore, baru buka harus tutup. Mau tidak mau beralih buka pagi, dan tentu pendapatan menurun,’’ ungkapnya.

Karena itu, lanjut Aglis, kebijakan PPKM darurat harus diimbangi relaksasi pajak bagi pengusaha maupun bantuan kepada PKL. Menurut dia, itu dapat menjaga stabilitas ekonomi serta meringankan beban mereka. ‘’Mau tidak mau, kebijakan ini harus dilakukan seperti pada awal pandemi tahun lalu,’’ ujarnya. (kid/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button