Bupati Menulis

Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah

PILKADA serentak di 270 kabupaten/kota dari sembilan provinsi digelar 9 Desember 2020. Meski menuai pro-kontra karena berlangsung di masa pandemi Covid-19, keputusan pemerintah pusat sudah bulat. Menarik untuk menengok ke belakang perjalanan pesta demokrasi ini.

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang (UU) 1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah dibuat. Regulasi itu bentuk manajemen negara dalam lingkup yang begitu luas. Sayangnya, peraturan itu masih sederhana. Belum memadai untuk membangun sistem pemerintahan daerah. Bahkan, urusan pemilihan kepala daerah tidak disinggung.

Tiga tahun berselang keluar UU 22/1948 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi itu memang lebih lengkap dan memadai dari yang sebelumnya. Akan tetapi, lingkup otonominya belum begitu luas. Apalagi, ekosistem sosial, politik, dan ekonomi kala itu belum memadai. Dalam hal pilkada, pemerintah pusat yang dominan menentukan.

Sesuai pasal 18 ayat 1 UU 22/1948, kepala daerah tingkat provinsi diangkat Presiden. Pengajuannya minimal dua orang dan maksimal empat oleh DPRD. Sementara, kepala daerah di bawahnya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan pengajuan dari DPRD (pasal 18 ayat 2).

Karena dipandang belum sempurna, pemerintah membuat UU 1/1957 tentang Pemerintahan Daerah. Negara kesatuan menjadi titik berat otonomi. Yang menarik, pemilihan langsung kepala daerah telah digagas dalam regulasi ini. Konsepnya termaktub dalam pasal 23 ayat 1 dan 2. Kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Begitu pula cara pengangkatan dan pemberhentiannya.

Dalam memori penjelasan diterangkan bahwa untuk sementara pilkada dilakukan oleh DPRD. Sebelum akhirnya Presiden mengesahkan gubernur dan bupati atau wali kota oleh Mendagri. Tempo pemilihannya maksimal empat tahun. Setelah itu, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sayangnya, belum sampai konsep ini dilaksanakan, undang-undang sudah berganti karena perubahan politik.

Konsep pilkada langsung hilang dalam UU 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Yang membedakan dengan regulasi sebelumnya, otonomi seluas-luasnya dijadikan pijakan. Sebagai jawaban atas ketidakpuasan daerah yang diperlakukan kurang adil dalam hal pemerataan pembangunan.

Konstelasi politik berubah sejak Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden. Lewat UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, peran pemerintahan daerah sangat sentral. Dalam trilogi pembangunan, stabilitas menjadi yang utama, baru pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Sehingga, regulasi ini senapas terhadap politik pemerintahan pusat.

UU 5/1974 berlindung dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebuah produk lembaga tertinggi kala itu. Prinsip pokok pelaksanaan otonomi daerah digariskan sebagai berikut: “dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa. Maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.”

Praktik pilkada sesuai pasal 15 ayat 1, kepala daerah tingkat I (provinsi) dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikitnya tiga dan sebanyak-banyaknya lima calon. Telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD/pimpinan fraksi-fraksi dengan Mendagri.

Ayat berikutnya, hasil pemilihan oleh DPRD diajukan kepada Presiden melalui Mendagri. Sedikitnya dua orang untuk dipilih salah satu. Uniknya, pemilihan itu menjadi hak prerogatif Presiden. Setelah disepakati bersama dengan Mendagri tanpa melihat hasil suara dalam pemilihan DPRD.

Pasal 16 ayat 1 membahas pilkada tingkat II. Pencalonan dan pemilihan dilakukan oleh DPRD. Minimal tiga dan maksimal lima calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD/pimpinan fraksi-fraksi dengan gubernur.

Ayat berikutnya, hasil pemilihan diajukan oleh DPRD kepada Mendagri melalui gubernur. Kandidatnya minimal dua orang. Mendagri punya hak prerogatif dalam memilih satu terbaik. Setelah disepakati bersama dengan gubernur tanpa melihat hasil suara dalam pemilihan.

Masuk era reformasi keluar UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini seolah membalik peraturan sebelumnya yang sentralistik. Dikenal sebagai otonomi luas dengan kedudukan DPRD yang sangat kuat. Kepala daerah dipilih dan dipertanggungjawabkan oleh DPRD. Saking kuatnya, pertanggungjawaban kepala daerah bisa ditolak. Bila penolakan terjadi dua kali, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden. Sebagaimana yang termaktub pasal 46 ayat 3.

Dinamika UU 22/1999 sangat unik. Penolakan pertanggungjawaban kepala daerah sudah disampaikan anggota DPRD ketika nota belum dibacakan oleh pimpinan daerah terkait. Hal itu menjadi ancaman tersendiri bagi kepala daerah yang kedudukannya sangat lemah.

Selanjutnya terjadilah kompromi-kompromi. UU 22/1999 diamandemen dengan lahirnya UU 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 24 ayat 5, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah pertama yang dipilih sesuai ketentuan itu adalah bupati Kutai Kertanagera pada 1 Juni 2005.

Sekali lagi, kita akan menggelar pilkada serentak. Kita berpengalaman lima belas tahun. Mudah-mudahan pilkada dengan ongkos mahal ini bukan demokrasi prosedural melainkan domokrasi substansial. Mampu menghasilkan pemimpin daerah andal untuk membawa perubahan. Semoga! (*/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button