AdvertorialNgawi

Perjuangkan Kesejahteraan Latker, Komisi II Sentil Eksekutif

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Komisi II DPRD memanfaatkan forum organisasi perangkat daerah (OPD) di Dinas Pendidikan Ngawi untuk menyampaikan masukannya Selasa (3/3). Terutama yang menyangkut nasib kesejahteraan para tenaga latihan kerja (latker) di lingkup dinas terkait. ‘’Tadi (kemarin, Red) sempat saya sentil, agar pemerintah daerah tahun depan mengalokasikan anggaran untuk tenaga latker,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Ngawi Siswanto.

Siswanto sengaja menyinggung soal kesejahteraan tenaga latker dalam forum tersebut lantaran bukan menjadi pembahasan yang utama. Padahal, menurut dia, keberadaan latker yang selama ini jumlahnya mencapai seribu lebih tersebut sangat penting bagi dunia pendidikan. ‘’Tugas mereka itu kan sama dengan tenaga guru lainnya yang berstatus pegawai, tapi secara kesejahteraan sangat jauh berbeda,’’ ungkapnya.

Sepengetahuan dia, tugas tenaga latker juga melakukan pengajaran kepada siswa, full dari pagi sampai sore. Namun, penghasilan atau honor yang didapat sangat jauh dari kata layak. Informasi yang dia dapat dari para tenaga latker, selama ini mereka hanya diupah kisaran Rp 100-200 ribu per bulan. ‘’Menurut saya itu kurang manusiawi, makanya kami usulkan agar mereka juga mendapat kesejahteraan sebagaimana pendidik lainnya,’’ paparnya.

Apalagi perencanaan kegiatan dan anggaran untuk pendidikan di tahun 2021 dibahas kemarin (3/3). Momentum tersebut dianggapnya sangat tepat. Soal regulasi, menurut dia bukan seharusnya menjadi alasan pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan honor bagi tenaga latker. Karena di samping regulasi juga ada kewenangan memberikan kebijakan. ‘’Ketika sudah bicara pada tataran kebijakan, saya kira selesai masalah itu,’’ tuturnya.

Menurut Siswanto, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang konsideran berdasarkan realita yang ada. Pun dia yakin secara anggaran pemerintah daerah pasti mampu. Dengan jumlah tenaga latker sekitar 1.300 orang, kata dia, anggarannya tidak begitu besar. Asalkan pemerintah daerah mau concern terhadap kesejahteraan tenaga latker itu. ‘’Terserah nanti bagaimana eksekutif menghitungnya. Tapi, yang jelas ini fakta, mereka bekerja dengan tuntutan sama seperti para guru yang mendapat gaji layak,’’ tegasnya.

Selain mendesak agar memperhatikan kesejahteraan para tenaga latker, komisi II juga meminta supaya pemerintah daerah tidak memandang sebelah mata lembaga pendidikan swasta kemarin. Pihaknya mengusulkan supaya lembaga pendidikan swasta pada tahun depan juga mendapat porsi anggaran dari APBD. Meskipun besarannya tidak harus sama dengan anggaran yang diterima lembaga pendidikan negeri. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button