News

Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Harus Kita

×

Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Harus Kita

Share this article

Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Harus Kita – Laporan Kinerja Tahun 2023 (LAKIN) telah disusun dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Pelayanan Publik (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Perintah Menteri Pemerintahan tentang Penguatan Perangkat dan Reformasi Kantor Nomor 100 tanggal 09/ 11/2014. Keputusan Nomor 53 Tahun 2014 tentang hal tersebut. Menteri Keuangan Pemerintah Indonesia No.14/KMK.09/2017

LAKIN 2023 di KPPN Gorontalo disusun berdasarkan pencapaian hasil IKU Kementerian Keuangan – Tiga KPPN Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Kontrak Pelaksanaan 2023. LAKIN juga menjadi syarat tercapainya tujuan strategis KPPN. Badan langsung untuk menampilkan kinerja KPPN secara utuh dan sesungguhnya

Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Harus Kita

LAKIN mempunyai hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program dan kegiatan beserta langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Dan Bersih Melayani (wbbm) Di

Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2022 (LAKIN) disusun dalam rangka pelaksanaan Kantor Pengolahan Tenaga Kerja Negara (SAKIP) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemerintahan Penguatan Perangkat dan Dinas Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 dan disetujui oleh undang-undang. Menteri Keuangan Pemerintah Indonesia No.14/KMK.09/2017

LAKIN 2021 di KPPN Gorontalo disusun berdasarkan pencapaian hasil IKU Kementerian Keuangan – Tiga KPPN Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Keempat Tahun 2021. LAKIN juga menjadi syarat tercapainya tujuan strategis KPPN Gorontalo. KPPN sebagai sasaran langsung yaitu lembaga yang melakukan pengungkapan secara penuh dan KPPN benar-benar berfungsi

(Gorontalo, 7 Juli 2022) – Ketua KPPN Gorontalo Bapak Hans membuka rapat Risk Owners Unit siang tadi. Tony Rediansyah. Dikatakannya, pegawai KPPN Gorontalo harus menerapkan budaya pengelolaan keuangan yang meliputi a. Satu pernyataan setiap hari b. Dua menit sebelum pernyataan, hal. Tiga salam sehari-hari, Dr. Perencanaan, kerja, pemantauan dan tindak lanjut e. 5R (Ringkas, Rapi, Bersih, Teliti dan Rajin) Selain itu juga perlu diterapkan budaya SMILE-C yaitu berbagi, peduli, modern, inovatif, belajar, efektif dan efisien. Inilah budaya kerja yang harus kita terapkan dalam organisasi untuk meningkatkan nilai Kementerian Keuangan. Kemudian dari sisi manajemen risikonya sendiri, KPPN Gorontalo masih perlu melakukan tindakan berkala untuk mengevaluasi risiko-risiko yang terjadi pada triwulan II dan melakukan tindakan korektif pengurangan risiko untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko-risiko tersebut. Rapat UPR ini juga mewakili keinginan pengurus untuk menyatukan seluruh golongan di KPPN Gorontalo untuk menjaga lingkungan yang baik bagi KPPN Gorontalo dan berharap dapat mencegah terjadinya keadaan darurat.

Baca Juga  Cara Berkembang Biak Pisang

Pak Hashem kemudian melanjutkan dengan pertemuan Universal Periodic Review yang kedua. Ricky Malik Kurniawan memaparkan laporan hasil pemantauan risiko yang telah dilakukan. Kuartal kedua tahun 2022. Secara garis besar, pengurangan risiko telah dikurangi pada tingkat dampak dan keadaan yang mungkin timbul. Namun terdapat permasalahan yang masih mungkin terjadi dan berdampak sama seperti pada triwulan I, yaitu permasalahan implementasi SAKTI. Terkait risiko Satker, tingkat kesulitan penerapan SAKTI, risikonya masih di angka 9. Hal ini dikarenakan kemampuan negosiasi Satker yang semakin meningkat. Terus datang. Hal ini wajar, sebab pada triwulan II Satgas mulai disibukkan dengan posting saldo awal tahun 2022 pada modul Aktiva Tetap, Persediaan, dan Pelaporan. Selain itu, pada kuartal II juga terdapat 13 pembayaran gaji dan pembayaran THR. Hal inilah yang menyebabkan risiko Tier 2 dan dampak Tier 2 tetap muncul, karena tingkat risiko tersebut masih berada dalam kendali KPPN Gorontalo. Selain itu, berdasarkan risiko ganda pembayaran SPM, risiko tersebut diturunkan menjadi risiko level 1. Hal ini merupakan kabar baik karena risikonya telah berkurang dari periode sebelumnya hingga triwulan I. Berdasarkan Universal Periodic Review Departemen Pencairan Dana KPPN Gorontalo, pada triwulan II pencairan SPM tidak digandakan oleh Pokja. Hal ini merupakan situasi yang baik bagi KPPN Gorontalo, karena pada triwulan I tetap mempertahankan posisi yang baik dan pada saat yang sama tingkat pengaruhnya menurun. Hal ini juga berkat upaya terkoordinasi dari Grup PD dan Grup Bank dalam mengurangi kesalahan dalam penerbitan SPM. Situasi baik ini diperkirakan akan terus berlanjut pada triwulan III, dan risiko proses penyaluran DAK secara fisik bergantung pada belum lengkapnya dokumen persyaratan penyaluran karena penggunaan antara KPPN dan pegawai pemerintah daerah masih berisiko 1. Sangat Baik. Kami berasumsi tidak ada konflik antara pemerintah daerah dan KPPN. Namun yang perlu diperhatikan masih perlu dilakukan perbaikan guna mengurangi penyaluran dana DAK fisik akibat kesalahan/ketidaklengkapan dokumen persyaratan. UPR berpesan kepada Kelompok Bank selaku lembaga penyalur dana agar tidak putus asa dalam mengingatkan pemerintah kabupaten dan bila diperlukan dapat mengeluarkan surat peringatan kepada pemerintah kabupaten agar kejadian serupa tidak terjadi. Risiko terakhir, yaitu diperlukannya waktu yang lama untuk mengarsipkan salinan cetak SPM, mengalami penurunan risiko pada kuartal kedua. Hal ini dikarenakan Pokja jarang terlambat menyerahkan hard copy SPM dan sudah mulai menyadari kewajibannya untuk menyerahkan hard copy ke KPPN. Dampak apabila kelompok kerja terlambat tidak terlalu signifikan, karena pengawasan selalu dilakukan dan kelompok kerja dapat menyerahkan dan menyalin dokumen yang benar keesokan harinya.

Baca Juga  Tuliskan Dua Contoh Keuntungan Dan Kerugian Gaya Gesek

Ruu Sisdiknas Terbuka Untuk Ditanggapi

(Gorontalo, 24 Januari 2022) – Acara dibuka oleh Presiden KPPN di Gorontalo, Bpk. Tony Redencia. Ia mengatakan, penandatanganan Piagam Integritas tahun 2022 dan penyusunan berkas risiko merupakan hal yang sangat penting dan biasa dilakukan setiap tahun. Dengan ditandatanganinya Piagam Integritas ini, beliau berharap seluruh pegawai tetap menjaga integritas dan mempertanggungjawabkan pernyataan yang ditandatangani dalam dokumen Piagam Integritas. Dalam menyusun risiko, tambahnya, risiko yang disusun pada tahun ini merupakan true picture atau gambaran risiko yang terjadi pada tahun ini. Banyak masalah yang mungkin muncul di tahun ini, karena risiko ini biasanya muncul di tahun 2021.

Dari gabungan informasi yang diberikan oleh kantor pusat, terdapat 39 risiko yang direkomendasikan, dengan asumsi bahwa risiko-risiko tersebut merupakan kombinasi dampak dari berbagai tujuan peraturan. Setiap entitas organisasi harus mencakup setidaknya satu risiko, dan informasi risiko minimum yang disiapkan harus mencakup tiga jenis risiko. Diskusi panjang dilakukan untuk membahas risiko yang akan diambil dan dijadikan risiko untuk memitigasinya. Selain itu juga dibahas permasalahan-permasalahan yang akan timbul pada tahun 2021 dan permasalahan yang mungkin timbul pada awal tahun 2022. Dari hasil pembahasan tersebut, pada akhirnya berhasil diturunkan empat risiko, yaitu:

A. Satgas Pelaksana SAKTI b. SPM Pembayaran Ganda c. Proses pendistribusian DAK secara fisik dan kotak komunitas didasarkan pada dokumen pendistribusian yang tidak benar/tidak lengkap. Salinan SPM akan memakan waktu beberapa saat untuk disetorkan setelah dana dicairkan

(Gorontalo, 6 Oktober 2022) – Ketua KPPN Gorontalo Bapak Hans membuka rapat Risk Owners Unit siang tadi. Tony Rediansyah. Menurutnya, pegawai KPPN Gorontalo harus menerapkan budaya Kementerian Keuangan dan SMILE-C yaitu menarik, peduli, modern, inovatif, belajar, efektif dan efisien. Inilah budaya kerja yang harus kita terapkan dalam organisasi untuk meningkatkan nilai Kementerian Keuangan. Terkait pengelolaan risiko, KPPN Gorontalo masih perlu menyusun rencana berkala untuk mengevaluasi kejadian-kejadian yang terjadi pada triwulan ketiga dan melakukan tindakan mitigasi risiko korektif untuk mengurangi risiko dan potensi dampak dari risiko tersebut. Rapat UPR ini juga mewakili keinginan pengurus untuk menyatukan seluruh golongan di KPPN Gorontalo untuk menjaga lingkungan yang baik bagi KPPN Gorontalo dan berharap dapat mencegah terjadinya keadaan darurat.

Dandim 0721/blora Dukung Pemusnahan Knalpot Brong

Pak Hashem kemudian melanjutkan pertemuan UPR kuartal ketiga. Ricky Malik Kurniawan memaparkan laporan hasil pemantauan risiko yang telah dilakukan. Kuartal 3 tahun 2022. Secara keseluruhan, tingkat mitigasi risiko berada pada tingkat yang rendah. Hal ini menunjukkan efektivitas KPPN UPR di Gorontalo dalam mengelola risikonya. Berdasarkan risiko kesulitan Satker dalam melaksanakan SAKTI, risikonya berkurang menjadi 3. Hal ini sangat baik mengingat terkadang argumen Satker sangat kuat. Dampaknya terhadap operasional bisnis tidak signifikan karena risikonya termasuk dalam kategori rendah. Pada triwulan IV tahun 2022, risiko ini diperkirakan akan naik ke kategori sedang dengan risiko tinggi sebesar 13. Hal ini mengingat kondisi pada triwulan IV dimana langkah akhir akan dilaksanakan pada tahun 2022 ketika kekuatan unit operasi sudah kuat. datang untuk berkonsultasi. Diperkirakan akan meningkat Selain itu, risiko pembayaran SPM menjadi dua kali lipat, risiko ini masih pada risiko 1. Hal ini merupakan kabar baik mengingat risiko posisi masih dalam kategori rendah. Dengan persetujuan UPR pada Bagian Pembayaran KPPN Gorontalo, maka pada triwulan III tidak dilakukan pembayaran ganda SPM oleh Bagian Operasional. Hal ini berkat upaya terkoordinasi dari Grup PD dan Grup Bank untuk mengurangi kesalahan dalam penerbitan SPM. Pada triwulan IV tahun 2022, risiko diperkirakan masih berada pada kategori terendah dengan risiko tertinggi sebesar 1. Hal ini tercermin dari hasil pemantauan SPM yang dilakukan Departemen Pembayaran dan upaya preventif yang akan dilakukan. Risiko proses penyaluran DAK fisik berdasarkan dokumen permohonan yang tidak lengkap akibat konflik antara pegawai KPPN dan pemerintah daerah masih berisiko 1. Hal ini merupakan hal yang sangat baik mengingat tidak ada konflik antara pemerintah daerah dan KPPN. Namun yang perlu diperhatikan adalah masih perlu adanya perbaikan guna mengurangi penyaluran dana DAK fisik akibat kesalahan/ketidaklengkapan dokumen persyaratan. UPR berpesan kepada Kelompok Bank selaku lembaga penyalur dana agar tidak putus asa dalam mengingatkan pemerintah kabupaten dan bila diperlukan dapat mengeluarkan surat peringatan kepada pemerintah kabupaten agar kejadian serupa tidak terjadi. Risiko terakhir adalah pengarsipan salinan cetak SPM selalu berisiko dan memakan waktu

Baca Juga  200ml Berapa Sendok Makan

Makanan yang harus dihindari oleh penderita vertigo, peraturan bulutangkis ditetapkan oleh, makanan yang harus dihindari oleh penderita kolesterol, apa yang harus dilakukan oleh penderita tbc, makanan yang harus dihindari oleh penderita jantung, makanan yang harus dihindari oleh penderita hipertensi, peraturan permainan bulu tangkis internasional ditetapkan oleh, makanan yang harus dihindari oleh penderita gerd, makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes, cara melihat pesan wa yang sudah dihapus oleh kita, peraturan permainan bulu tangkis yang ditetapkan oleh ibf, cara melihat chat wa yang sudah di hapus oleh kita