Pacitan

Pengusaha Tripleks Tolak Kenaikan UMK 2020

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan –  Pengusaha tripleks di Pacitan keder dengan persentase 8,51 persen kenaikan upah minimun kota/kabupaten (UMK) Jawa Timur 2020. Belum-belum, asosiasi industri plywood setempat menyatakan penolakannya. Padahal besaran untuk kabupaten ini belum digedok Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ‘’Kami akan mengajukan penangguhan UMK,’’ kata Puguh Wasono, perwakilan Asosiasi Industri Plywood Pacitan yang menghadiri rapat penetapan UMK tahun depan di dinas koperasi dan usaha mikro (diskop-um) setempat Selasa (5/11).

Kenaikan 8,51 persen UMK Jatim 2020 berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. Acuannya tingkat pertumbuhan ekomoni dan inflasi. Mengacu itu, UMK kabupaten ini diproyeksikan Rp 1,9 juta. Naik Rp 200 ribu dari Rp 1,7 juta UMK 2019. ‘’Bicara pertumbuhan ekonomi, kenaikan itu (Rp 200 ribu, Red) sangat berat bagi usaha plywood,’’ ujarnya.

Puguh mengungkapkan, ada tujuh perusahaan plywood di Kota 1.001 Gua. Yakni, PT Linggarjati Mahardika Mulya I dan II; PT Tunas Subur I dan II; PT AGJS; PT TOP; dan PT Temon Raya. Ketujuh perusahaan yang tergabung asosiasi itu sepakat menolak kenaikan. Sebab harga produk industri tripleks saat ini terjun bebas. Belum lagi potensi harga bahan baku pendukung bakal naik. ‘’Terus terang kalau dipaksakan memperberat kondisi perusahaan,’’ ucapnya.

Pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pacitan berharap ada kenaikan lebih dari persentase 8,51 persen. Dalam rapat, Dwi Muniyati, ketua SPSI Pacitan mengusulkan kenaikan UMK sebesar 10 persen. Tujuannya menyejahterakan hidup buruh. Persentase yang diajukan organisasinya itu relevan atas nominal upah pekerja yang dinilai masih rendah. ‘’Kebutuhan hidup serba dicukup-cukupkan,’’ ujarnya.

Dwi menambahkan, masih banyak pekerja yang gajinya di bawah UMK. Total pekerja kabupaten ini sekitar delapan ribu. ‘’Tapi kalau hanya sampai 8,51 persen, ya mau bagaimana lagi,’’ ucapnya.

Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Diskop-UM Pacitan Usman menyebut, masukan dari berbagai pihak ditampung. Selanjutnya dilaporkan ke pemprov, ‘’Kami ajukan usulan ke gubernur yang berwenang menentukan besaran UMK,’’ ujarnya. (den/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button