Advertorial

Pengetatan PPKM Luar Jawa-Bali, Pemerintah Janji Siapkan Bansos

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintah memutuskan untuk memperketat PPKM di luar Pulau Jawa-Bali. Kebijakan itu berlaku mulai 6–20 Juli di 43 daerah di luar Jawa-Bali. Pengetatan PPKM tersebut bakal diikuti penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial tunai (BST). Bantuan tersebut ditambah dengan beras 10 kg kepada masyarakat yang masuk dalam data Penerima Keluarga Harapan (PKH).

‘’Terkaitan jaminan sosial, presiden akan memberikan bantuan beras kepada PKH. Sekaligus mendapatkan bantuan tunai dan beras 10 kg,’’ kata Airlangga, Rabu (7/7).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu memastikan sekitar 20 juta keluarga bakal mendapat bantuan sosial (bansos). Bahkan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar Bulog dan Kementerian Sosial untuk mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tunai dan beras. ‘’Ini dipersiapkan logistik dan waktunya untuk PPKM darurat dan pengetatan,’’ kata Airlangga.

Sejumlah ketentuan telah disusun selama pengetatan PPKM di 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Seperti kegiatan perkantoran di daerah level 4 hanya diperbolehkan menjalankan sistem work from office (WFO) sekitar 25 persen. Sedangkan pada daerah dengan zona level asesmen 3 hanya diizinkan untuk menerapkan separo work from home (WFH). Sementara, untuk makan di tempat dibatasi hanya 25 persen dan hanya berlaku sampai pukul 17.00 waktu setempat. (don/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button