Mejayan

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Madiun Dibebankan ke Pemerintah Desa

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Peraturan daerah (perda) baru tentang pengelolaan sampah sudah digedok. Sederet pekerjaan rumah (PR) harus dituntaskan dinas terkait maupun pemerintah desa. ‘’Regulasi sudah diperbarui. Ada poin bahwa pemerintah desa punya kewenangan dalam hal pengelolaan sampah,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Edy Bintardjo, Rabu (9/6).

Edy mengatakan, pengadaan sarpras merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Dia menyebut bahwa alokasi dana desa (ADD) bisa digunakan sebagai sumber anggaran untuk pengadaan sarpras seperti tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Termasuk tenaga yang dibutuhkan. ‘’Dalam regulasi yang baru, selain ADD, pemerintah desa juga diperkenankan menggunakan sistem penarikan retribusi (pengelolaan sampah) ke masyarakat,’’ ujarnya.

Tugas DLH hanya mengangkut sampah dari TPS menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Itu pun sampah sudah dipilah yang benar-benar tidak bisa didaur ulang. Menurut Edy, itu akan berjalan jika sarpras pengelolaan sampah tersedia di desa-desa. Seperti yang telah berjalan di beberapa desa selama ini. Edy menyebut, sudah ada sekitar 15 desa yang bekerja sama dengan DLH. (den/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button