Bupati Menulis

Pengelolaan Dana Desa

DALAM seminggu kemarin saja bupati dan wali kota se-kabupaten/kota Jawa Timur dipanggil ke Surabaya hanya untuk memastikan bahwa penyaluran dana desa bisa berjalan dengan baik. Kemudian disusul pertemuan kedua dengan melibatkan kepala desa di JX International, Surabaya.   Pertemuan yang pertama, bertempat di Gedung Negara Grahadi. Menteri Desa sendiri hadir. Tentu acara itu sendiri dipandu oleh ibu gubernur sendiri.

Ibu gubernur memulai dengan menunjukkan bagaimana angka kemiskinan Jawa Timur yang masih tinggi. Tentu dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi tersebut, harus ada upaya ekstra. Apalagi Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Dengan demikian, dana desa yang cukup besar itu bagi Jawa Timur tentu mempunyai nilai yang sangat strategis. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan bahwa penerima Program Dana Desa tahap pertama 2020 agar segera merealisasikan dana desa tersebut untuk kegiatan padat karya tunai. Karena dengan kegiatan padat Karya Tunai, akan sangat membantu dalam ketahanan ekonomi di desa. Karena di desa akan  ada perputaran uang. Dan daya beli akan mengalami kenaikan, karena ada pekerjaan.

Akan lebih lebih bagus lagi apabila padat karya tunai tersebut diperuntukkan atau dipriroritaskan bagi pekerja yang mempunyai latar belakang masyarakat dengan kategori miskin. Sehingga warga miskin dapat semakin berdaya. Dan kemudian bisa jadi, tidak perlu harus ke kota untuk mencari pekerjaan atau penghidupan.

Sedang pada kesempatan yang sama, menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan bahwa dana desa yang telah mulai dapat dicairkan sejak Januari. Sedang penyalurannya melalui tiga tahap, yakni tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen. Dan dalam penyaluran tidak perlu menunggu sampai seluruh desa siap administrasinya. Setiap desa dapat mencairkan sendiri-sendiri. Hal membawa akibat, desa yang aktif akan kelihatan. Sebaliknya desa yang kurang aktif akan tertinggal.

Justru menurut hemat saya dengan cara demikian, masing-masing desa akan saling terpacu. Karena yang terjadi selama ini, dalam pencairan dana desa memakai model menunggu lengkap. Sehingga desa yang aktif malah harus menunggu desa yang kurang aktif. Hal ini tentu sangat merugikan maksud baik dari pemerintah.

Bukankah maksud pemerintah dengan adanya dana desa ini salah satunya untuk agar peredaran uang merambah sampai desa. Kita masih ingat ketika awal era Orde Baru. Dengan mengusung program Trilogi Pembangunan, menempatkan titik berat yang pertama adalah stabilitas, baru pertumbuhan ekonomi kemudian yang terakhir pemerataan.

Akibat yang terjadi kemudian, pertumbuhan hanya terpusat di Jakarta. Kalau pun melebar hanya disekitaran Jabodetabek. Tidaklah mengherankan kalau kemudian lebih dari 70 persen uang yang beredar ada di Jakarta. Tentu ini tidak sehat. Apalagi sistem politik yang dibangun juga sangat sentralistik. Akibatnya terasa sampai dengan sekarang. Pertumbuhan ekonomi dan uang yang beredar masih terpusat di Jakarta.

Salah satu upaya untuk mengurangi dan memperbesar peredaran uang di daerah adalah dengan memberikan dana desa ke desa-desa dan kelurahan. Saya masih ingat betul ketika dana desa ini akan digulirkan. Dan kebetulan saya masih bekerja di Jakarta. Ada beberapa pejabat yang kurang setuju. Salah satu alasan yang keberatan adalah desa pasti belum siap. Nanti dana desa yang dirancang dengan baik ini di bawah khawatir akan diselewengkan.

Saya yang kemudian termasuk salah satu yang menentang cara berpikir demikian. Kalau takut dikorupsi harus ada pencegahan. Bukankah perilaku korupsi tidak hanya ada di daerah. Apalagi hanya di desa. Di pusat sendiri begitu banyak yang tersangkut korupsi. Dan malahan nilainya sangat fantastis sekali. Apalagi aparat penegak hukum adalah aparat pemerintah pusat. Tentu kebijakan pemerintah terhadap kekhawatiran ini dapat diminimalisir dengan menggerakkan seluruh jajaran aparat penegak hukum. Baik tindakan pencegahan maupun tindakan kuratifnya.

Bayangkan kalau seluruh Indonesia digelontorkan uang jumlah totalnya saja dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun. Sedangkan untuk tahun ini, pelaksanaan program dana desa diprioritaskan penggunaannya adalah untuk pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi.

Mengapa harus juga pengembangan ekonomi. Kita tahu dengan merebaknya virus korona saat ini, akan terjadi pelambatan ekonomi. Apalagi RRC merupakan salah satu penyumbang pergerakan ekonomi di Indonesia, baik melalui jumlah kunjungan wisata maupun di bidang perdagangannya.

Oleh sebab itu belanja langsung di desa melalui dana desa diharapkan akan menggerakkan ekonomi desa. Apalagi untuk Jawa timur saja yang terkait anggaran dana desa, sebesar Rp 7,654 triliun. Jumlah tersebut tersebar di 7.724 desa. Untuk besaran anggaran masing- masing desa tentu tidak sama. Adapun besaran dana untuk masing masing desa berkisar antara Rp 700 juta sampai dengan  Rp 1 miliar. Bisa jadi anggaran yang didapat akan jauh lebih besar, bila angka kemiskinan di desa itu tinggi.

Walaupun belanja negara melalui APBN hanya bisa menyumbang 16 perse dari pertumbuhan ekonomi. Dan kalau ditambah dengan APBD seluruh Indonesia menjadi 23 persen, namun faktanya belanja pemerintah masih memberikan kontribusi cukup penting. Apalagi di tengah situasi pelambatan pertumbuhan saat ini. Sektor swasta yang pasti besar sekali sumbangannya.

Memang setiap kebijakan pasti ada dampak negatifnya. Salah satunya, tidak bisa dipungkiri adalah penyimpangan atau korupsi dana desa. Saya setiap kali dalam rapat kerja yang melibatkan kepala desa atau perangkatnya selalu mengingatkan. Hindari dan sekali lagi hindari penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak.

Malahan saya juga menyampaikan,”Ketika kita semua ditakdirkan oleh Tuhan untuk yang menentukan sebuah kebijakan, gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Betapa indahnya kalau semua melakukan hal yang sama. Saya yakin desa akan segera maju. Kabupatennya akan segera maju. Dan akhirnya Indonesia akan menjadi maju. Apalagi kita semua para kepala desa umumnya dilahirkan di situ. Kemudian mulai kecil dibesarkan di situ. Sekolah di situ. Dapat jodoh juga di desanya. Kemudian menjadi kepala desa di kampung halamannya sendiri. Dan insya Allah besok kalau pada waktunya dipanggil oleh Tuhan juga akan dikuburkan di desanya. Maka bagi saya tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik di desanya. Memajukan desanya. Malu berbuat korupsi dana desa di desanya.”

Namanya juga manusia. Yang menurut hukum ekonomi mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Godaan ketika memegang uang sangat tinggi. Apalagi manajemen yang dipakai masih manajemen bakul bakmi. Menyiapkan semua bahan sendiri, jualan sendiri, masak sendiri, belanja sendiri dan untungnya diambil sendiri. Kebanyakan kepala desa yang demikian yang terjerat kasus korupsi.

Yang menjadikan optimisme perbaikan ke depan, adanya program bagus dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kelak mahasiswa bisa mengambil beberapa semester praktek di industri atau tempat kerja lainnya. Tentu harapan kami praktek mahasiswa tersebut bisa diizinkan untuk di desa. Harapannya dapat membantu administrasi khususnya administrasi keuangan desa. Sehingga kelemahan administrasi yang selama ini terjadi dapat dikurangi. Atau menggunakan mahasiswa yang melakukan KKN yang diterjunkan ke desa. Kalau semua bergerak bersama, saya yakin dana desa akan hadir sesuai peruntukkannya. Dan akhirnya masyarakat desa yang akan menikmati. Bukan malah sebaliknya. (*)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button