Madiun

Pengadaan Perlintasan KA Tak Sesuai Harapan

Titik Jiwan-Saradan Tak Diakomodasi APBD Perubahan

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Jumlah pengadaan palang perlintasan sebidang kereta api (KA) tak sesuai harapan. Dari rencana semula lima titik, hanya terealisasi dua di Wonoasri dan Mejayan. ‘’Karena keterbatasan anggaran belum bisa direalisasikan tahun ini,’’ kata Kabid Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Madiun Sutrisno Kamis (19/12).

Tiga titik perlintasan yang belum terakomodasi itu dua di antaranya di Jiwan. Yakni, Desa Klagenserut dan Ngetrep. Sedangkan satunya di Desa Nampu, Saradan. Selama ini pengamanan lalu lintas di sana masih berupa early warning system (EWS) dengan dibantu penjagaan warga setempat.

Trisno –sapaan Sutrisno– menjelaskan, palang pintu di tiga titik batal dipasang tahun ini. Lantaran anggaran di perubahan APBD (P-APBD) 2019 tidak cukup. Pihaknya hanya bisa mengakomodasi dua titik. Biaya yang disedot sekitar Rp 1,4 miliar. Bahkan, kekurangan pengadaan belum bisa dipastikan kelanjutannya di tahun depan. Sebab, dishub tetap tidak memasukkannya pada APBD 2020. ‘’Kemungkinan ditambah saat PAK (perubahan anggaran keuangan, Red). Tapi lihat dulu nanti kondisinya seperti apa,’’ paparnya.

Dishub mengklaim tertundanya pengadaan tiga palang itu murni dana mepet, bukannya belum disetujui pemerintah pusat. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memberikan rekomendasi untuk lima titik yang diajukan. Lembaga tinggi itu bahkan sudah turun gunung meninjau lokasi. Juga melakukan pembahasan lewat rapat bersama instansi terkait lainnya. ‘’Sudah dinyatakan layak dibangun setelah melihat lebar jalan dan intensitas kendaraan yang melintas,’’ ujarnya.

Trisno menyebut, progres pengadaan paket palang perlintasan KA di Wonoasri dan Bungkus sudah lebih dari 90 persen. Pelaksanaan memang mundur karena menunggu jawaban rekomendasi dari pusat. Tanpa ada lampu hijau, pihaknya belum bisa mengajukan lelang ke layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). ‘’Turunnya rekom menunggu satu bulan,’’ tuturnya.

Diketahui, kontraktor asal Blitar itu mengerjakan tiga paket pekerjaan. Yakni, pengadaan dan pemasangan rambu bersuar kereta api, palang pintu, dan pembangunan pos jaga perlintasan sebidang. Masing-masing satu unit di Wonoasri dan Bungkus. Selama ini, kedua titik tersebut belum dilengkapi sarana dan prasarana (sarpras) keamanan yang memadai. (cor/c1/fin)

KAI Minta Penjaga Penuhi Standar Kompetensi

INI tentang perlintasan sebidang di Desa Bungkus, Mejayan; dan Desa/Kecamatan Wonoasri. PT KAI meminta penjaga palang pintu kereta api di dua titik perlintasan itu memenuhi standar kompetensi.

‘’Standarnya (petugas) harus bersertifikasi yang sebelumnya mendapatkan diklat di Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian,’’ kata Manajer Humas PT KAI Daop VII Madiun Ixfan Hendriwintoko Kamis (19/12).

Menurut dia, jaminan keselamatan pengendara di perlintasan sebidang tidak cukup hanya dengan penyediaan palang pintu kereta api. Petugas penjaga juga merupakan unsur penting yang tak boleh dikesampingkan. ‘’Keselamatan perjalanan kereta api, pengendara, maupun penjaganya sendiri harus terjamin,’’ ujarnya.

Ixfan mengatakan, sejauh ini belum ada disposisi terkait palang kereta api di Desa Wonosari dan Bungkus. Kendati demikian, dinas perhubungan (dishub) setempat telah melakukan koordinasi tentang itu. Rencananya, petugas penjaga akan direkrut dari warga setempat.

Masing-masing palang pintu kereta diisi empat petugas melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). ‘’Kami dimintai bantuan untuk itu (diklat, Red). Yaitu, dengan memberikan edukasi terkait perlintasan, termasuk tugas-tugas pokoknya,’’ ungkap Ixfan.

Dia tidak bisa memastikan apakah delapan petugas palang kereta itu akan mendapat sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. ‘’Terlepas dari itu, kami mengapresiasi langkah pemerintah setempat memasang palang pintu di dua perlintasan itu,’’ tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, dua palang pintu kereta tersebut direncanakan beroperasi mulai hari ini. Sementara, penjaga yang sedang disiapkan pemerintah setempat, paling cepat terealisasi Februari tahun depan. Dalam rentang waktu tersebut, penjagaan akan di-cover rekanan. ‘’Monggo kalau dijaga swadaya pemkab atau desa. Itu bukan wewenang kami. Tapi sebaiknya penjaganya memenuhi standar agar lebih mengerti tupoksinya,’’ pungkas Ixfan. (den/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button