Ngawi

Pengadaan lahan SMPN 1 Mantingan, Fee Suprianto Sentuh Rp 1,1 Miliar

Hadi Disebut Tak Kecipratan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Persidangan praperadilan gugatan penetapan tersangka atas kasus dugaan mark-up anggaran pengadaan lahan SMPN 1 Mantingan berlanjut. Dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Ngawi Senin (24/2), Hadi Suharto seolah mendapat angin segar. Itu lantaran Suprianto yang dihadirkan sebagai saksi memberikan keterangan yang meringankan.

Suprianto yang juga ditetapkan tersangka kasus yang sama, mengaku tak pernah memberikan uang kepada Hadi. ‘’Seingat saya, saya tidak pernah memberikan uang ke Hadi Suharto terkait masalah uang penerimaan upah dari tujuh klien saya,’’  jawab Suprianto saat ditanya Buang Yahya, tim kuasa hukum Hadi.

Diakuinya, dalam pengadaan lahan SMPN 1 Mantingan dirinya berperan sebagai kuasa ketujuh pemilik lahan. Pun, dia menyebut dalam kuasa yang diberikan bisa ikut bernegosiasi. Namun, negosiasi yang dilakukan dalam forum disebutnya dilakukan oleh pemilik lahan masing-masing.

Awalnya, penawaran harga mencapai Rp 3 miliar sebelum akhirnya didapat kesepakatan sekitar Rp 2,7 miliar. ‘’Tawar-menawar pertama tidak deal, yang kedua juga tidak deal. Baru yang ketiga disepakati harga Rp 2,6 sekian miliar,’’ bebernya.

Menurut Suprianto, rapat tawar-menawar harga tanah tersebut dipimpin perwakilan Pemkab Ngawi. Namun, dia tidak ingat pasti siapa pejabat yang hadir. Pun, dihadiri pihak dinas pendidikan (dindik) yang disebutnya kala itu tidak diwakili Kadindik Abimanyu, melainkan sekretaris dinas (sekdin)-nya, Hadi Suharto. ‘’Saya terkejut, Pak Manyu (Abimanyu, Red) tidak ada,’’ katanya.

Usai dicapai kesepakatan, dia pun dimintai salinan nomor rekening. Di saat bersamaan, dilakukan penandatanganan sejumlah berkas dengan jumlah yang banyak. Tidak lama berselang, para pemilik lahan menerima kiriman uang ke rekening atas penjualan tanah tersebut. ‘’Setelah itu, kuasa saya anggap selesai,’’ ucapnya.

Dalam keterangannya, Suprianto pun mengaku sempat ditanyai penyidik mengenai fee penjualan tanah yang tinggi. Yakni, sekitar Rp 1,1 miliar. Nominal itu disebutnya sesuai kesepakatan dengan ketujuh pemilik tanah. Mereka hanya menginginkan Rp 1,5 miliar. Selebihnya, menjadi fee-nya. Sedangkan dalam proses jual beli diperolah kesepakatan hingga sekitar Rp 2,7 miliar. ‘’Ada penandatanganan notaris. Tidak ada paksaan,’’ tegasnya.

Sementara, Buang Yahya sebenarnya sudah menyiapkan dua saksi. Namun, seorang di antaranya tidak hadir. Sayang, dia enggan menyebut nama. Buang hanya menyebut bahwa saksi yang tidak hadir itu orang yang biasa wira-wiri dengan Hadi dalam proses pengadaan lahan tersebut. Terutama survei lokasi. ‘’Cukup satu saksi. Sudah didok, besok (hari ini, Red) kesimpulan,’’ ujarnya.

Puaskah dengan keterangan Suprianto? Dia hanya menyebut bahwa jawaban Suprianto itu sudah sesuai fakta. Pun, pihaknya tidak memikirkan menang atau kalah dalam gugatan praperadilan tersebut. ‘’Harapan kami mudah-mudahan terbaca. Kami minta keadilan. Poin apa yang menjadikan klien kami tersangka,’’ tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario Yustisianto, AKBP Dr Adang Oktori, justru optimistis meski Suprianto memberikan keterangan meringankan bagi Hadi Suharto. Pun, dia menilai yang disampaikan dalam kesaksian persidangan lagi-lagi tidak sesuai dengan gugatan praperadilan.

Menurut dia, Suprianto kembali menyampaikan mengenai uji materi, bukan uji formalitas penetapan tersangka. Padahal, penetapan itu disebutnya sudah memenuhi ketentuan lebih dari dua alat bukti. Sebanyak 29 saksi, termasuk dari saksi ahli dan puluhan surat-surat penting. ‘’Target kami menang, karena sesuai prosedural,’’ tegasnya. (odi/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close