Magetan

Penetapan Cakades Karangmojo Berpolemik

Calon Rencana Ajukan Gugatan ke PTUN

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Proses penetapan calon kepala desa (cakades) di Desa Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, disoal sejumlah warga. Itu setelah Ratman Indra Syahputra, satu di antara tiga bacakades dinyatakan gagal ditetapkan sebagai cakades oleh panitia pilkades Karangmojo.

Ratma dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena belum genap lima tahun bebas dari penjara karena kasus penganiayaan. ‘’Yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pasal 23 ayat 1 huruf h Perbup Magetan nomor 34 tahun 2019,’’ terang Ketua Panitia Pilkades Karangmojo, Hisyam Abdullah Senin (4/11).

Dengan begitu, Indra tidak bisa melanjutkan ke tahap pilkades selanjutnya. Yaitu, pengambilan nomor urut. Kalau mengacu pada perbup tersebut, yang bersangkutan baru bisa mencalonkan diri sebagai cakades pada pelaksanaan pilkades berikutnya. ‘’Dia ditetapkan tanggal 14 September, dan kami tutup pendaftaran pada 9 September, jadi belum genap 5 tahun,’’ jelas Hisyam.

Sebelumnya di Desa Karangmojo ada tiga bacakades. Yang kemudian ditetapkan hanya dua cakades. Karena saat proses penelitian berkas calon, panitia pilkades mendapat laporan dari masyarakat soal kasus hukum yang pernah diperbuat Indra.

Terpisah, tidak ditetapkan dirinya sebagai cakades, membuat Indra muntab. Dia berencana mengajukan gugatan pada Pangadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sekalipun dia mengaku pernah dipenjara sebelumnya.

Meski begitu, Indra berpendapat apabila mengacu pada Perbup 34/2019 huruf i, status hak pilihnya tidak sedang dicabut oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. ‘’Jadi, saya masih berhak mencalonkan diri meski saya pernah kena pidana,’’ ujarnya.

Sebaliknya, dia menduga ada kejanggalan dalam tahapan pilkades. Indra menuding panitia pilkades tidak netral. ‘’Karena itu, saya akan tetap mencari keadilan,’’ kata Indra. (fat/her)

Dua Bacakades TMS

SEMENTARA ITU, tahapan penetapan calon kepala desa (cakades) terbilang melelahkan bagi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan. Pasalnya, mereka harus mobile memantau setiap desa yang menyelenggarakan pilkades. Proses itu dijalani sampai lewat tengah malam Senin (4/11).

Kepala DPMD Magetan Eko Muryanto menyatakan, proses pemantauan penetapan cakades bisa berjalan cepat di sejumlah kecamatan tertentu. Misalnya di Kecamatan Magetan yang hanya ada tiga desa penyelenggara pilkades. Tahapan tersebut bisa rampung sore. Berbeda di Kecamatan Panekan dan Kawedanan. Terdapat 16 desa yang melaksanakan pilkades di dua wilayah tersebut. Sehingga, prosesnya berjalan lama. ‘’Tapi, kami targetkan selesai dalam sehari,’’ katanya.

Pihaknya tak menampik ada sejumlah masyarakat yang menyoal tahapan penetapan cakades. Seperti yang terjadi di Desa Karangmojo dan Bayem Wetan, Kecamatan Kartoharjo. Sebagian warga memprotes keputusan panitia pilkades yang menggugurkan bacakades pilihan mereka.

Eko menyatakan pengguguran bacakades di dua desa tersebut sudah sesuai dengan UU 6/2014 tentang desa dan Perbup 34/2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. ‘’Bukan ditolak, tapi aturan memang tidak mengizinkan,’’ jelasnya.

Dia mencontohkan kejadian di Desa Karangmojo. Menurutnya, panitia pilkades menggagalkan bacakades yang bersangkutan karena persyaratan secara materiil tidak terpenuhi. Seperti ada aduan dari warga bahwa bacakades itu pernah dihukum. Sedangkan, dalam SKCK yang dilampirkan, tertulis tidak pernah menjalani masa hukuman.

Lalu, lanjut Eko, setelah diselidiki kejadian itu locus delictinya di Madiun. Bacakades tersebut pernah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dan bebas dari Lapas tanggal 18 September lalu. Sementara dalam perbup diatur mantan napi boleh mendaftar sebagai cakades lima tahun setelah selesai masa penahanan. ‘’Pendaftaran pilkades ditutup tanggal 9 September lalu, jadi tidak terpenuhi,’’ ujarnya.

Persoalan serupa terjadi di Desa Bayem Wetan. Bacakades yang gagal ditetapkan karena pernah tersangkut masalah pidana dan tidak bisa memenuhi syarat. Sehingga, secara aturan, dia tidak bisa ditetapkan sebagai cakades. ‘’Sebenarnya, ruh dari aturan itu adalah mencari orang yang benar-benar baik untuk memimpin masyarakat,’’ tuturnya. (bel/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button