Madiun

Penegakan Aturan PPKM Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

CARUBAN, Jawa Pos Radar Caruban – Penegakan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum dirasakan pegawai kantoran. Selama ini ketegasan petugas hanya dirasakan masyarakat bawah, termasuk para pedagang kecil. ‘’Masih kami jadwalkan (penertiban menyasar kawasan perkantoran, Red),’’ kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Danny Yudi Satriawan Senin (1/2).

Sejatinya satpol PP juga diharuskan mengawasi penegakan aturan PPKM di perkantoran. Sesuai tertera di Surat Edaran (SE) Bupati 130/48/402.011/2021 tentang Perpanjangan PPKM. Perkantoran (termasuk kantor instansi pemerintah) wajib menerapkan work from home (WFH) sebanyak 75 persen. ‘’Sosialisasi disikapi kebijakan masing-masing instansi. Bisa sif atau cara lain,’’ terangnya.

Apa daya, sepekan PPKM jilid II diterapkan, satpol PP hanya rajin razia di luar area perkantoran. Mereka memberi teguran lisan untuk 45 individu dan 16 sanksi denda administrasi untuk pelaku usaha. Mayoritas pelaku usaha kuliner dan toko modern. ‘’Kebanyakan pelanggaran melebihi batas waktu operasional,’’ ungkap Danny. (den/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
               
         
close