AdvertorialNgawi

Penanggulangan Kemiskinan Wajib Jadi Kroyokan

Dorong Pemkab Gandeng BPS dan OPD Lain

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – DPRD Ngawi mengapresiasi atas diraihnya predikat A oleh pemkab setempat berkaitan dengan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal itu dianggap sebagai bentuk percepatan perbaikan kinerja pemerintah daerah selama 2019 lalu. ‘’Tentu dengan predikat A yang mampu dipertahankan itu menjadi modal pemerintah daerah ke depan untuk menjalankan sistem yang sudah ditetapkan agar lebih baik lagi,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko Selasa (28/1).

Predikat A itu dianggapnya sebagai pertanda. Sistem pemerintahan yang dijalankan sudah sangat baik. Hanya, dia memiliki catatan. Bidang pelayanan perizinan menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih. Itu mengingat banyaknya investor yang melirik Ngawi menjadi ladang industri. Tentunya, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan sistem lainnya yang berjalan mapan. ”Intinya dari sisi sistem perencanaan, pelaksanaan, maupun akuntabilitasnya itu harus tetap terjaga dengan baik ke depannya,’’ ujar Antok, sapaan Dwi Rianto Jatmiko.

Sementara turunnya nilai penanggulangan kemiskinan sudah sepatutnya menjadi perhatian Pemkab Ngawi. Pun dijadiukan fokus tersendiri. Mulai detail sasaran hingga pemetaan wilayah kemiskinan yang perlu ditanganinya. Saran DPRD, Pemkab Ngawi menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Tanpa data milik BPS, kantong wilayah angka kemiskinan tinggi rawan tidak terjamah. Hingga akhirnya, penanggulangan kemiskinan tidak berjalan maksimal. ”Makanya kami dorong agar sinergitas pemkab dan BPS diperkuat lagi,” tuturnya.

Selain itu, Antok meminta pemkab menguatkan keterpaduan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. Sebab, penanggulangan permasalahan, terutama angka kemiskinan, tidak cukup dikerjakan oleh satu OPD. Melainkan kroyokan oleh semua OPD. Maklum, angan pemkab untuk meningkatkan predikatnya menjadi AA dianggapnya baik. Pun perlu diperjuangkan. ‘’Jadi, keterpaduan itu yang perlu ditekankan lagi kepada OPD dalam menangani permasalahan di Ngawi,’’ ungkapnya.

Lanjutnya, era saat ini disebutnya berbeda dibandingkan sebelumnya. Pelayanan maupun kinerja membutuhkan sebuah kepastian. Waktu dan panganannya pun harus terukur. Begitu juga tahapan penyelesaiannya, perlu prosedur yang tersusun secara teratur. ‘’Jadi, tidak sebatas permasalahan itu mampu diselesaikan, tapi juga kecepatan dan ketepatan waktu dalam menangani itu jadi ukuran,’’ jelasnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button