Madiun

Pemprov Jaitm Dorong Produk Daerah Berlabel Halal

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jaminan produk halal (JPH) sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat dunia. Karena itu, pemerintah membuat payung hukum yang mengatur produk masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat. Pemprov Jawa Timur mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan sejenisnya agar produknya bersertifikasi halal.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur IV Tiat Surtiati Suwardi mengatakan, dorongan tersebut juga sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Landasan hukumnya UU 3/2014 tentang JPH, UU 39/2021 tentang Cipta Kerja, PP 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, serta PMA 26/2019 tentang Penyelenggaraan JPH. ‘’Pemerintah melalui APBN, pemerintah daerah melalui APBD, serta peran pihak lain didorong untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM,’’ kata Tiat dalam acara kemitraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, akhir Mei lalu.

Tiat menyebut bahwa JPH sangat urgen. Pertama, JPH diakui World Trade Organization (WTO). Kedua, populasi muslim berkembang pesat mencapai 2,15 miliar atau 26 persen dari populasi dunia pada 2030 mendatang. Ketiga, saat ini pasar produk halal di Asia-Pasifik mencapai 62 persen, di Afrika tumbuh 15 persen, Timur Tengah 20 persen, dan di Eropa-USA mencapai 3 persen. Keempat, halal telah menjadi gaya hidup masyarakat global. ‘’Terakhir, mendorong tumbuhnya ekonomi syariah,’’ urainya. (kid/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button