Pemkot-Pemkab Madiun Sepakati Pembangunan Ring Road Timur

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Potensi ekonomi baru coba digali Pemkot dan Pemkab Madiun. Caranya dengan mewujudkan pembangunan Ring Road Timur (RRT). Senin (29/3), kedua pemerintah daerah (pemda) bersepakat merealisasikannya. Difasilitasi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun, wali kota Maidi dan bupati Ahmad Dawami menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait realisasi proyek strategis nasional tersebut.

Nota kesepahaman itu sebagai payung hukum menjalankan berbagai tahapan pembangunan RRT. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80/2019, RRT merupakan bagian dari program strategis nasional Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Plt Kepala Bakorwil I Madiun Karyadi menyebut, ada 38 program strategis nasional dalam perpres tersebut. Anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat mencapai Rp 36,7 triliun untuk 10 kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun. Salah satunya, jalan lingkar timur (RRT) ini. ‘’Kerja sama ini meningkatkan sinergitas antara kabupaten dan kota,’’ kata Karyadi.

Keberadaan RRT diharapkan mendukung banyak potensi yang dapat dikembangkan. Utamanya perekonomian di dua daerah. ‘’Saya selaku (Kepala) Dinas Perkebunan Jatim tentu dekat dengan potensi agro di wilayah Madiun. Banyak potensi yang bisa disinergikan. Kami dorong optimalisasi pemanfaatan SDA (sumber daya alam) di dua wilayah ini,’’ lanjut Kepala Dinas Perkebunan Jatim itu.

MoU ditandatangani kepala daerah masing-masing. Disaksikan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Karyadi minta nota kesepakatan itu ditindaklanjuti sebaik-baiknya.

‘’Nota kesepahaman ini menjadi payung hukum untuk kerja sama lain. Sekaligus ditindaklanjuti daerah lain yang memang perlu kerja sama untuk pembangunan antardaerah,’’ pesannya di akhir sambutan sembari mengapresiasi kerja sama kedua daerah dalam menangani Covid-19.

Wali Kota Madiun Maidi yakin RRT bakal membuka kawasan ekonomi kedua yang berdampak positif bagi kabupaten dan kota. Pun sebagai wujud nyata keseriusan sinergitas pembangunan dua daerah. ‘’Tanggung jawab ini dilaksanakan sebagaimana aturan perpres. Terima kasih bakorwil yang telah memfasilitasi, forkopimda juga hadir,’’ ujar Maidi.

Maidi mengungkapkan, sesuai rencana awal dari hasil feasibility study (FS) tim ahli Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, rute RRT itu perlu dibahas lebih detail dengan Pemkab Madiun. Setelah disepakati, kemudian diajukan ke gubernur Jatim. ‘’Musyawarah dulu mana yang dilalui, baiknya seperti apa. Masukan-masukan kami terima, digodok bersama untuk kebaikan masyarakat,’’ jelas mantan Sekda Kota Madiun itu.

Rencananya, RRT yang dibangun sepanjang 9,7 kilometer dengan lebar 25 meter tersebut melewati wilayah Kota dan Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Ahmad Dawami juga menyebut bahwa MoU perlu didetailkan kembali hingga lebih spesifik. ‘’Ini dasar, katakanlah untuk bersama-sama mencapai tujuan tersebut,’’ ujar Kaji Mbing, sapaan akrab bupati.

Dengan MoU itu, imbuh dia, tidak akan mengalahkan satu wilayah. Apalagi, secara kultural kota dan kabupaten tidak dapat dipisahkan. Meskipun sejak 20 Juni 1918 secara administrasi kota telah berdiri sendiri.

Dia menegaskan bahwa kota dan kabupaten mengambil manfaat dari MoU ini. Sebagaimana amanat Permendagri 22/2020 terkait perjanjian antardaerah dalam rangka mengintensifkan pembangunan. ‘’Selingkar Wilis di Kecamatan Kare fokus memberikan dampak positif. Agar yang diberikan pemerintah pusat ini memiliki multiplier effect untuk masyarakat antardaerah,’’ sebut Kaji Mbing. (her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button