Madiun

Pemkot Mantab Hidupkan Jamkesmasta, Tinggalkan BPJS Kesehatan

‘’Itu yang sangat tidak kami harapkan. Jangan sampai satu bidang ini mengalahkan bidang lainnya. Ini masalah.’’ RUSDIYANTO, Sekda Kota Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Keinginan pemkot untuk merdeka dari sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) sudah bulat. Usulan menghidupkan kembali pengelolaan Jamkesmasta telah sampai ke Pemprov Jatim.

Sekda Kota Madiun Rusdiyanto menegaskan, keinginan menghidupkan kembali jamkesmasta itu bertalian dengan keputusan pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat di tahun depan. Selain, evaluasi atas molornya pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit selama ini. ‘’Kenaikan iuran itu sangat membebani APBD,’’ kata Rusdiyanto.

Dia menjelaskan besaran anggaran untuk mengcover kesehatan warga kota setempat telah diketok dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Nilainya mencapai Rp 25 miliar setahun. Hasil final itu diputuskan sebelum peraturan presiden yang mengesahkan kenaikan iuran turun. ‘’Berdasarkan KUA-PPS yang sudah ditetapkan anggaran Rp 25 miliar,’’ lanjutnya.

Dengan demikian KUA-PPS yang telah ditetapkan wajib dirombak. Menyesuaikan besaran iuran kenaikan iuran sebesar dua kali lipat tersebut. Konsekuensinya memangkas anggaran program lain yang telah disusun. ‘’Itu yang sangat tidak kami harapkan. Jangan sampai satu bidang ini mengalahkan bidang lainnya. Ini masalah,’’ tegasnya.

Atas pertimbangan itu, pemkot mengambil sikap tegas. Lewat Jamkesmasta, pemkot dapat melakukan pengelolaan sendiri. Sehingga evaluasi, supervisi, dan pengawasan dapat dilakukan internal pemkot. ‘’Sehingga prioritas pelayanan tetap dapat diutamakan,’’ sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya telah menyiapkan beberapa alternatif. Jika nantinya Pemprov menolak usulan pemkot. Pihaknya tetap bakal melakukan pembahasan. Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. ‘’Jika nanti tidak disetujui tentunya akan kami bahas kembali dengan banggar. Pertimbangan tetap pada kemampuan keuangan daerah,’’ tuturnya.

Dia membeberkan kerja sama pemkot dengan BPJS Kesehatan dengan pola universal health coverage (UHC) berakhir per 30 November. Pihaknya berharap sebelum waktunya tiba, BPJS Kesehatan dapat memberikan kejelasan terkait tunggakan ke rumah sakit. ‘’Penyelesian hutang BPJS Kesehatan ke rumah sakit yang sampai saat ini belum ada penyelesaian juga menjadi catatan,’’ tambahnya.

Pihaknya berharap pemprov memberikan lampu hijau terhadap usulan tersebut. Sehingga kendala yang terjadi hampir tiap tahun yang ditimbulkan BPJS Kesehatan itu tidak terjadi lagi di waktu mendatang. Sebab kendala itu langsung berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat. ‘’Kami akan mendengar bagaimana evaluasi pemprov terkait pelaksanaan JKN ini. Prioritas kami pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap tidak dikurangi,’’ ucapnya. (kid/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button