AdvertorialMadiun

Pemkot Madiun Verifikasi dan Validasi Ulang Data Penerima Bansos

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pendataan menjadi sangat penting dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Kota Madiun yang terdampak bencana Covid-19. Terlebih menjelang penyaluran bansos tahap kedua.

Beberapa data penerima bantuan sebelumnya yang masih menjadi sorotan berbagai pihak mulai dievaluasi. Diawali dengan memverifikasi dan memvalidasi ulang data yang sebelumnya sudah ada untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi. Dengan harapan tidak terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan.

WS HENDRO DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN

Dari hasil rapat evaluasi pemantapan data bansos yang dipimpin oleh wali kota Maidi pada Kamis (28/5), ternyata masih ada beberapa kepala keluarga (KK) yang memperoleh 2–3 jenis bantuan. Akibatnya, ada masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak mendapat bantuan.

Karena itu, dia meminta semua lurah harus benar-benar mengupdate data masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19 di wilayah mereka masing-masing. ‘’Dari BST yang sudah berjalan, lurah, RT/RW, saya suruh kroscek data lagi. Kalau ada warga yang sadar (mampu), bantuannya pada tahap kedua nanti bisa diserahkan ke masyarakat yang memang belum mampu,’’ terang Maidi.

WS HENDRO DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN

Total ada 10.960 KPM BST di Kota Madiun. Dari jumlah tersebut masih ada KPM cadangan yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi belum memperoleh saat penyaluran BST tahap pertama lalu.

Maidi berharap data tersebut diperbaharui setelah dilakukan pencermatan. Karena tidak menutup kemungkinan KPM BST tahap pertama lalu ada yang merupakan pensiunan aparatur sipil negara (ASN). Sehingga pada saat penyaluran BST pada tahap kedua nanti bisa langsung dialihkan ke yang lain. ‘’Tapi, pengalihan itu bukan semata-mata yang diberi (bantuan) tersebut justru lebih tinggi, ya kalau bisa lebih rendah,’’ ujarnya.

WS HENDRO DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN

Menurutnya, persoalan seperti itu dimungkinkan sangat terjadi di Kota Madiun. Karena jenis bantuan yang disalurkan banyak. Bahkan, Maidi menyebut total ada 43.749 orang serta 27.406 kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan. Baik itu berupa program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan non tunai (BPNT), BPNT daerah, bantuan pangan provinsi, BPNT suplemen pemprov dan sembako daerah. ‘’Semua data itu kami validkan. Jadi, lurah harus mengecek datanya lagi,’’ tuturnya.

WS HENDRO DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN

Dalam kasus penyaluran bansos, Maidi mengungkapkan perubahan data memang kerap terjadi. Menurut dia, hal tersebut sangat lumrah. Karena tak menutup kemungkinan terdapat penerima bantuan yang sebelumnya tidak mampu, sekarang sudah mandiri. ‘’Tentu data penerima itu harus diganti dengan yang baru. Karena itu pemantapan data yang kami lakukan setiap satu bulan tersebut bukan karena mereka-reka. Tapi, justru biar data itu benar-benar valid,’’ jelas Maidi. (her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close