Madiun

Pemkot Madiun Aspal Jalan Nasional

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kerusakan sebagian ruas Jalan Trunojoyo dan Jalan Soekarno-Hatta akibat proyek normalisasi saluran air telah di-hotmix ulang. Meski berstatus jalan nasional, pengaspalan dikerjakan Pemkot Madiun menggunakan APBD. ‘’Nilainya sekitar Rp 200 juta. Itu masih satu paket dengan proyek saluran tersebut,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun Suwarno Rabu (27/11).

Pengaspalan dikerjakan sejak Minggu (24/11) dan berakhir Selasa (26/11). Pekerjaan tersebut dimulai dari bekas kerusakan proyek normalisasi saluran air di depan Maestro Futsal, Jalan Trunojoyo. Berlanjut sampai Jalan Soekarno-Hatta atau sekitar 200 meter setelah perempatan patung Gajah. ‘’Kurang dari satu kilometer,’’ ujarnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait pengaspalan  tersebut. Menurut Suwarno, itu bagian dari tanggung jawab pemkot atas kerusakan jalan nasional akibat proyek DPUTR. ‘’Yang rusak terdampak alat berat kami benahi,’’ tuturnya.

Karena itu, pihaknya tak khawatir kena semprit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran mengaspal jalan nasional menggunakan APBD. Jika ada pemeriksaan, Suwarno bakal menunjukkan tahapan yang telah dilalui. ‘’Insya Allah tidak sampai ada temuan. Karena ini sifatnya memperbaiki jalan rusak akibat proyek saluran,’’ terangnya. (her/c1/sat)

Tidak Ada Pekerjaan untuk Rekanan Nakal

WALI Kota Madiun Maidi serius menatap tahun depan.  Dia minta pelaksanaan lelang pekerjaan dimulai Januari 2020. Sebab, APBD 2020 sudah digedok sejak awal November 2019. Sehingga, organisasi perangkat daerah (OPD) punya banyak waktu mempersiapkan dokumennya.

Maidi juga minta seluruh OPD tidak selalu memenangkan kontraktor penawar rendah untuk paket pekerjaan. ‘’Profil sebelumnya kita lihat. Kalau dia pernah mengerjakan di Kota Madiun tetapi hasilnya asal-asalan dan garapannya jelek, maka bisa tidak dimenangkan,’’ kata Maidi dalam sosialisasi regulasi jasa konstruksi di Sun Hotel Rabu (27/11).

Dia menyebut harus melalui analisis lebih dulu. Terutama, track record pihak ketiga tersebut. Maidi juga menegaskan kepada rekanan tidak main-main fee proyek bersama aparatur sipil negara (ASN). ‘’Kalau ada yang mengawali korupsi, entah itu dari ASN atau kontraktornya, akan saya laporkan sendiri. Karena saya ingin mulai 2020 Kota Madiun menuju good governance,’’ tegasnya.

Tahun ini ada sekitar 500 paket kegiatan pemkot. Terdiri 165 paket tender barang dan jasa, serta 303 paket proses pengadaannya melalui e-purchasing maupun penunjukan langsung (PL). Jumlah tersebut belum termasuk 10 paket pekerjaan dari perubahan anggaran keuangan (PAK) yang sedang berjalan.

Dari seluruh paket, sekitar 10 persen penyerapan anggarannya tidak sesuai target. Untuk itu, dia mengingatkan para kontraktor bekerja sesuai perencanaan yang sudah dibuat. Supaya tidak molor.

Maidi menekankan OPD terkait harus mengawal ketat pelaksanaan proyek. Terlebih memasuki musim penghujan. ‘’Yang volume (kekurangan) pekerjaannya masih banyak harus kejar target. Apalagi, proyek dari PAK. Hujan bukan alasan pekerjaan selesai terlambat,’’ sebutnya.

Dalam acara sosialisasi itu, Maidi mengecek daftar kehadiran direktur atau pimpinan jasa konstruksi. Dia meminta sekretaris DPUTR Jariyanto untuk mencatat yang tidak hadir. Harapannya, untuk melihat langsung rekanan yang kurang disiplin. ‘’Diundang wali kota tidak hadir. Ini tentu meremehkan. Ketika tidak dapat proyek, mereka protes,’’ kesalnya. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close