Pacitan

Pemkab Pacitan Sulit Realisasikan Pemerataan Insentif GTT

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Keinginan DPRD agar pemkab mengalokasikan anggaran bagi guru tidak tetap (GTT) yang belum mendapatkan insentif sepertinya sulit terwujud. Pasalnya, ada PP 48/2005 yang menjadi ganjalan pemkab untuk merealisasikan tunjangan tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Indartato menyikapi KUA-PPAS 2021. Dia menyebut pemerataan alokasi insentif sebesar Rp 500 ribu kepada seluruh GTT di Pacitan sulit dilakukan. Sebab, masih ada GTT yang mengabdi di atas tahun 2005. ‘’Kami tidak berani kalau harus melanggar peraturan tersebut (PP 48/2005, Red),’’ katanya Senin (3/8).

Sebenarnya pemkab sudah mengonsultasikan persoalan itu ke pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) lain. Hanya, pemkab masih pikir-pikir untuk memutuskan. Indartato justru berharap ada surat penetapan lain yang kekuatan hukumnya setara dengan surat keterangan (SK) bupati untuk pengangkatan GTT. ‘’Sehingga, kami bisa membantu para tenaga ini,’’ ujar bupati Pacitan dua periode tersebut.

Saat ini pihaknya hanya bisa meminta para GTT untuk bersabar. Dia berharap ada solusi dari pemerintah, termasuk kemungkinan merealisasikan kebijakan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ‘’Sementara larangan pengangkatan ini memang belum dicabut. Sebagian guru masih mendapat gaji dari sekolah dan kita juga membantu,’’ terang Indartato. (gen/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close