Ngawi

Pemkab Ngawi Hemat Rp 231 Juta, Bupati-Dewan Tidak Dapat Jatah THR

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Kebijakan pemerintah pusat meniadakan tunjangan hari raya (THR) untuk pejabat negara serta eselon I dan II membuat pemkab bisa melakukan penghematan dengan nominal signifikan.

Pemberian THR untuk aparatur sipil negara (ASN) tahun ini mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 24/2020. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada ASN.

‘’Sesuai kedua peraturan tersebut, ada sedikit perbedaan mengenai pemberian THR untuk ASN tahun ini dengan sebelumnya,’’ kata Kepala Badan Keuangan Ngawi Bambang Supriyadi Rabu (13/5).

Dia menjelaskan, pejabat negara termasuk bupati, wakil bupati, dan anggota DPRD tahun ini tidak mendapat jatah THR. Begitu pula pejabat eselon I dan II. ‘’Yang mendapatkan THR tahun ini hanya ASN golongan I sampai III,’’ ujarnya.

Kebijakan meniadakan THR untuk pejabat negara serta eselon I dan II membuat Pemkab Ngawi bisa menghemat sekitar Rp 231 juta. Sesuai PP 24/2020, pemkab telah menganggarkan Rp 43 miliar untuk THR ASN. Masing-masing mendapat THR senilai gaji bulan Maret.

Namun, karena THR ASN itu hanya dihitung dari gaji pokok plus tunjangan, nilai yang dialokasikan ’’hanya’’ sekitar Rp 41,7 miliar. Termasuk potongan pajak serta THR pejabat negara dan eselon I-II yang tidak dibayarkan senilai Rp 231 juta. ‘’Yang tidak jadi diserap dikembalikan ke kasda (kas daerah, Red),’’ urainya.

Kapan THR dibayarkan? Bambang menyatakan pihaknya masih menunggu peraturan bupati (perbup) turun. Sesuai petunjuk teknis (juknis), pembayaran THR bisa dilakukan paling cepat H-10 Lebaran dan paling lambat setelah Idul Fitri. ‘’Jika semua prosesnya sudah klir, THR langsung dibayarkan,’’ tegasnya.

Bupati Ngawi Budi ’’Kanang’’ Sulistyono menambahkan, proses pencairan THR untuk ASN sudah klir paling lambat H-7 Lebaran. ‘’Sebelum hari raya dipastikan sudah cair,’’ kata Kanang usai rapat bersama di Paseban Wedya Graha kemarin.

Terkait sejumlah pejabat negara serta eselon I-II yang tahun ini tidak mendapatkan jatah THR, Kanang enggan berkomentar. ‘’Pokoknya kami akan ikuti semua aturan pemerintah pusat. Kami tidak berani melawan,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close