Magetan

Pemkab Magetan Jamin Lindungi Lahan Pertanian Bekelanjutan

MAGETAN – Aturan tentang tata ruang wilayah di Magetan bakal berubah. Perda 15/2012 yang sebelumnya menjadi acuan kebijakan dan strategi pengembangan pembangunan daerah mulai dari 2012–2032 itu sudah harus direvisi. Karena regulasi yang sama di tingkat pusat dan provinsi juga mengalami perubahan. ‘’Karena terjadi perubahan konstelasi mulai pusat sampai provinsi. Kami mengikuti,’’ kata Pelaksana tugas (Plt) Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan Elmy Kurniarto kemarin (26/2).

Revisi perda itu juga hasil penyesuaian kondisi pembangunan di Magetan. Seperti pendirian gardu induk PLN di Kawedanan. Seperti diketahui, itu merupakan bagian dari kebijakan PT PLN (Persero). Saat ini mereka tinggal menyelesaikan proses pembebasan lahan. ‘’Karena di perda RTRW yang sekarang ini belum masuk. Harus dimasukkan,’’ ujar Elmy.

Selain gardu induk, pembangunan jalan tol trans-Jawa ruas Ngawi–Wilangan juga mendasari perubahan perda RTRW. Alasannya, karena terjadi perubahan trase yang melintas di wilayah Kartoharjo. Dari semula rencananya lurus, namun pada saat pelaksanaan pembangunan mengalami perubahan menjadi sedikit berbelok. ‘’Pun dengan pembangunan double track kereta api,’’ imbuh Elmy.

Menurutnya, sekalipun keberadaan rel kereta api itu sudah ada dalam poin perda RTRW, namun proyek jalur ganda tersebut tetap menambah sempadan track. ‘’Sekecil apa perubahan itu, harus ada pada perda,’’ tutur Elmy.

Faktor lain yang mendasari perubahan RTRW adalah pergantian kewenangan urusan tata ruang. Dari sebelumnya ditangani oleh Kementerian PUPR, kini beralih menjadi kewenangan Kementerian ATR. ‘’Ketika regulasi di atasnya berubah, kami yang berada di bawah harus menyesuaikan,’’ ungkapnya.

Revisi perda RTRW juga sebagai alat untuk menunjang masuknya investor ke Magetan. Terutama kaitannya dengan alih fungsi lahan pertanian sebagai usaha. ‘’Investor yang masuk harus tahu kaitannya dengan tata ruang. Mana yang boleh alih fungsi, mana yang tidak,’’ jelasnya.

Sesuai dengan perda RTRW, disebutkan bahwa ada sekitar 19.800 hektare luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dilarang dialihfungsikan. Sementara, sisa lahan pertanian Magetan saat ini tersisa 33 ribu hektare. Berkurang sekitar seribu hektare dibandingkan luas tahun 2017. ‘’Luasan lahan Magetan ini sempit, tapi lebih dilirik investor daripada Kabupaten Madiun. Harus dilindungi lahannya,’’ tegas Elmy.

Terkait sejauh mana progres penyusunan perubahan perda RTRW itu, Elmy mengaku baru setengah jalan. Menurut dia, tahapannya masih panjang setelah digarap tahun lalu. Karena melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG). ‘’Baru tahun ini diajukan ke DPRD untuk dibahas. Diharapkan tahun ini juga dapat disahkan,’’ ucapnya. (bel/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close