Mejayan

Pemkab Madiun Sebut Pengajuan Korting JNK Belum Final

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Upaya PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) mengajukan diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tak disetujui. ‘’Saya cek ke bagian keuangan, sudah ada tagihan masuk. Tidak ada diskon dari Kabupaten Madiun,’’ kata Direktur Utama PT JNK Arie Irianto, Kamis (7/10).

Pengelola jalan bebas hambatan itu tak luput dari kewajiban membayar PBB-P2. Sejatinya JNK telah mengajukan keringanan tahun ini ke Pemkab Madiun. Alasannya, berdasar situasi dan kondisi saat ini. Pendapatan JNK anjlok akibat pandemi Covid-19. Penurunan lalu lintas kendaraan di tol tembus 70 persen dibanding situasi normal. ‘’Maksud kami ada semacam gotong royong dalam kondisi pandemi. Karena dampak ke perekonomian terasa sekali,’’ ujarnya.

Diketahui, ruas tol JNK yang mengular di wilayah Kabupaten Madiun sepanjang 35 kilometer. Lebar badan jalan (main road) sekitar 25 meter. Sementara, lebar dari batas pagar jalur A sampai pagar jalur B sekitar 60 meter. Arie tak tahu persis berapa nominal PBB-P2 yang harus dibayar tahun ini.

Sedangkan, tahun lalu JNK membayar lebih dari Rp 3 miliar. ‘’Pajak tol tahun ini kami tetapkan Rp 3 miliar lebih. Tapi, karena masa PPKM, ada pengajuan pengurangan sekitar satu atau dua bulan lalu,’’ kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Hadi Sutikno dihubungi terpisah. (den/c1/sat/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button