Madiun

Peminat 5.213 Orang, Ter-cover BLK Hanya 128

MADIUN – Kebutuhan balai latihan kerja (BLK) di Kabupaten Madiun sudah mendesak. Pemkab setempat tak kunjung memenuhi. Padahal, ada sekitar 5.213 orang warga Kabupaten Madiun yang ramai-ramai mengajukan permohonan pelatihan kerja di dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Kasi Penyelenggara Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Tatang Kusdianto mengaku sampai kewalahan. Sebab, jumlah pengajuan permohonan pelatihan kerja semakin banyak. ’’Hampir tiap tahun kita selalu menerima pengajuan permohonan pelatihan kerja,” katanya.

Namun, pihaknya menyadari ketersediaan BLK yang minim di Kabupaten Madiun membuat dirinya akan mempertimbangkan skala prioritas. Selama ini menumpang di UPT Pelatihan Kerja Caruban yang merupakan milik Pemprov Jatim. Idealnya, Kabupaten Madiun sudah punya BLK sendiri. ’’Kami tetap melalui prosedur yang ada, juga akan mempertimbangkan skala prioritasnya,” ujar Tatang.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2017 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun baru merealisasikan 96 orang untuk mengikuti pelatihan kerja. Dan, pada 2019 ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun akan merealisasikan 128 orang untuk mengikuti pelatihan kerja. “Tahun ini kami akan realisasikan 128 orang dari 5.213 orang yang mengajukan permohonan pelatihan. Lebih banyak dari jumlah peserta tahun 2017 karena tahun 2018 kita vakum karena terkendala anggaran untuk mengadakan pelatihan kerja,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Wijanto Djoko Poernomo mengungkapkan, pihaknya telah menganggarkan Rp 1 miliar untuk kegiatan pelatihan dalam satu tahun ke depan. ’’Sebanyak delapan paket pelatihan,” katanya.

Perlu diketahui, tahun ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun akan melaksanakan pelatihan vokasi seperti pelatihan las listrik, komputer, bengkel, pelatihan elektro, servis handphone, dan bengkel otomotif.

Namun, pihaknya  tidak menampik untuk merealisasikan pengajuan permohonan pelatihan juga membutuhkan BLK yang representatif. ’’Kami akan upayakan punya BLK sendiri, terkait anggaran untuk pendirian BLK dengan mengajukan DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Red),” pungkasnya. (mgd/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button