Advertorial

Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 membuahkan hasil. Terdapat perbaikan di skala nasional mulai dari konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR).

Selama periode PPKM 26 Juli sampai 2 Agustus, rata-rata harian indikator pengendalian Covid-19 di tingkat nasional mengalami perbaikan dibandingkan pada PPKM pada periode sebelumnya (21-25 Juli 2021). Rata-rata konfirmasi kasus harian 37.037 kasus (turun dari 43.289 kasus), tingkat kasus aktif 16,41 persen (turun dari 18,38 persen), tingkat kesembuhan 80,86 persen (naik dari 79,01 persen), positivity rate 24,66 persen (turun dari 26,27 persen). Dan. rata-rata BOR hingga Minggu (1/8) lalu sekitar 64,06 persen (turun dari 71,26 persen). Meski demikian, situasi saat ini dinamis dan indikator tersebut fluktuatif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM yang telah dilakukan beberapa kali. ‘’Sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun masih belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut pembatasan mobilitas atau kegiatan masyarakat,’’ katanya.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama. Antara lain, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, serta testing, tracing dan treatment (3T) secara masif.

Pemerintah juga akan fokus menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. Saat ini, pemerintah tengah mewaspadai ancaman meluasnya persebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus hingga 31 Juli lalu.

‘’Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan (perpanjangan) penerapan PPKM Level 4, dari tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021, dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat,” terang Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pelaksanaan 3M yang lebih masif. Karena berdasarkan laporan pemantauan perubahan perilaku yang dilakukan satgas penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada kabupaten/kota di luar Jawa-Bali masih rendah.

Terdapat 71 kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan di bawah 75 persen. Satgas pusat dan daerah bersama TNI/Polri akan fokus untuk menegakkan kepatuhan di kabupaten/kota PPKM Level 4.

Seperti diketahui, kebijakan PPKM Level 4, Level 3, Level 2 di wilayah Jawa-Bali diatur dalam Inmendagri nomor 27/2021. Sementara, PPKM Level 4 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku diatur pada Inmendagri nomor 28/2021.

Selain itu, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus Covid-19 sebagai prioritas utama. Namun aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat juga tetap diperhatikan.

Menko Airlangga menerangkan untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. ‘’Di samping itu juga percepatan penyaluran bantuan untuk UMKM, PKL serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak,’’ jelas Ketum Partai Golkar itu.

Saat ini, pemerintah telah menggulirkan sejumlah program bansos. Seperti PKH, sudah terealisasi Rp 5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga akhir Juli lalu. Kemudian ada kartu sembako yang telah terealisasi penyalurannya sebesar Rp 9,4 triliun kepada 15,67 juta KPM.

Ada lagi penyaluran program BLT Desa yang sudah terealisasi Rp 1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. Bahkan, saat ini bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja sudah mulai berjalan. Dan, yang terbaru program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) mulai diluncurkan oleh Presiden pada 30 Juli lalu.

Sementara itu, hingga akhir Juli lalu realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp 305,5 triliun atau sudah sebesar 41 persen dari pagu Rp 744,75 triliun. Perinciannya, klaster kesehatan terealisasi Rp 65,55 triliun dari pagu sebesar Rp 214,95 triliun, klaster perlindungan sosial terserap Rp 91,84 triliun dari pagu sebesar Rp 186,64 triliun, klaster dukungan umkm dan korporasi tersalurkan Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,40 triliun, klaster program prioritas terealisasi Rp 47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan klaster insentif usaha terserap Rp 48,35 triliun dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun. (don/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button